Menlu Ingatkan Tingginya Risiko Seorang TKI Ilegal

0

Mataram (suarantb.com) – Tergiur oleh ajakan kerabat atau kenalan yang pernah bekerja di luar negeri. Tidak mengikuti prosedur yang berlaku, paspor ada tapi visa yang digunakan bukan visa pekerja. Hingga nekat menyeberangi perbatasan dengan menggunakan kapal berbiaya mahal dengan bertaruh nyawa diburu polisi di perbatasan. Inilah beberapa langkah yang ditempuh TKI ilegal untuk berangkat bekerja di luar negeri.

Demikian besarnya risiko yang ditanggung saat berangkat, bahkan bisa lebih berat saat berada di tanah rantau. Inilah membuat Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi menekankan pentingnya para TKI berangkat hanya melalui jalur prosedural.

“Kalau unprosedural risikonya memang lebih besar. Kejadian seperti penyekapan  ini biasanya terjadi pada pengiriman TKI yang unprosedural. Jadi ini penting bagi keamanan dan kenyamanan TKI tersebut,” jelasnya di Mataram, Jumat kemarin, 31 Maret 2017.

Dengan berangkat sesuai prosedur, sebenarnya secara tidak langsung TKI telah berperan melindungi dirinya. Retno menjelaskan jika pengiriman TKI dilaksanakan secara non prosedural, tidak dicatatkan dan tidak laporkan. Kedepannya akan sulit melacak TKI jika terjadi masalah di luar negeri nantinya.

Menurut Retno pula, menjadi tugas yang mustahil bagi Kemenlu untuk memantau seluruh pergerakan warga Indonesia di luar negeri. Dengan mengikuti alur prosedural, saat TKI mengalami masalah selama bekerja pemerintah bisa langsung bergerak.

Meski demikian, untuk perlindungan TKI di luar negeri Retno menyatakan pemerintah tidak membeda-bedakan antara yang prosedural dan tidak. Perlindungan itu berlaku untuk semua TKI, baik yang prosedural maupun non prosedural.

Dengan terjadinya puluhan ribu kasus TKI di luar negeri, Retno menjanjikan akan dilakukan penanganan lebih baik. Dimulai dari Kemenlu mengadakan pertemuan rutin dengan Kemenaker dan BNP2TKI, hingga pertemuan dengan pimpinan daerah dan pemangku kepentingan terkait.

“Kita akan bekerja sama dengan baik antara yang di hulu dan hilir untuk memberikan proteksi yang lebih. Jadi sekarang kita bekerja sebagai satu tim untuk memberikan perlindungan dan pengiriman yang selamat, aman dan nyaman,” pungkasnya.

Sejalan dengan Menlu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal juga mengakui kasus dugaan penyekapan ratusan TKI yang terjadi di Saudi terjadi pada TKI ilegal. “Ini adalah residu dari persoalan TKI unprosedural yang muncul belakangan ini. Kita tidak bisa pantau keberadaan mereka. Kita tahu keberadaan mereka setelah ada permasalahan ini,” ujarnya.

Para TKI ilegal tersebut juga diakui Iqbal diduga kuat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Dugaan sangat kuat mengarah ke situ,” tambahnya. (ros)