Komisi V DPRD NTB : Wujudkan Pelayanan TKI yang Cepat, Mudah, Murah dan Aman

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, mendesak jajaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera membenahi mekanisme pelayanan terhadap para TKI di daerah ini. Menurut Kasdiono, pelayanan terhadap TKI harus bersifat cepat, mudah, murah dan aman.

Hal itu disampaikan Kasdiono kepada Suara NTB, Selasa, 15 Agustus 2017. Menurut Kasdiono, keberadaan TKI memang seharusnya bukanlah hal yang ideal bagi daerah seperti NTB.

Menurutnya, penempatan TKI hanya salah satu dari sekian alternatif pemecahan masalah ketenagakerjaan di daerah. “Jadi jelas, bahwa prioritas utamanya adalah perluasan lapangan kerja di daerah kita sendiri,” ujarnya.

Namun, di tengah keterbatasan lapangan kerja, penempatan TKI ke luar negeri memang tidak bisa dihindari.

TKI, menurut Kasdiono, telah berkontribusi besar terhadap pembangunan di daerah ini. Melalui keberadaan mereka, ada begitu banyak uang yang mengalir masuk ke daerah ini.

Baca juga:  Setelah Arab Saudi, Pengiriman Pekerja ke Qatar dan Abu Dhabi Dibuka

“Remiten yang dihasilkan dari mereka-mereka saudara kita yang bekerja di luar negeri ini jumlahnya mencapai Rp 1,7 triliun per tahun. Hampir sepertiga APBD kita. Itu bisa mengubah ekonomi mereka. Dapat menyekolahkan anak-anak mereka, menafkahi keluarga mereka,” tegasnya.

Ia mengutarakan, dengan remiten sebesar itu, pemerintah bersama semua pihak perlu mendorong penggunaannya untuk keperluan yang lebih produktif. “Inilah tugas kita untuk dapat membimbing mereka. Sehingga remiten itu bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif tidak konsumtif. Sehingga ini bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat,” sarannya.

Kasdiono menilai, semua pihak tidak boleh menutup mata atas kondisi dan keselamatan para TKI di luar negeri. Meski harus terpisah dari sanak famili, namun TKI sebenarnya bisa menjadi pilihan untuk membangun hidup yang lebih baik.

Kasdiono mencontohkan, ada TKI yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga sukses. “Bahkan di salah satu desa di Lotim, di Terara, itu justru bisa mengirim anaknya ke Kairo. Ada anak TKI menjadi sarjana. Ada anak TKI menjadi menteri,” tandasnya.

Baca juga:  Buntut PMI Meninggal di Arab Saudi, Tekong Lain Masih Diburu

“Jadi di balik keterpaksaan itu, ada hikmah juga. Makanya, kalaupun nantinya pada akhirnya kita menempatkan tenaga kerja, itu seharusnya tenaga kerja yang profesional. Sehingga mereka bisa sukses,” imbuh politisi Partai Demokrat ini.

Untuk memastikan TKI bisa sukses, Kasdiono berharap pemerintah dan para stakeholder tidak membebani para TKI dengan pembiayaan-pembiayaan yang tidak perlu.

Rantai birokrasi yang panjang dalam proses pemberangkatan, menurutnya harus dipangkas sedemikian rupa. Sehingga, tidak menimbulkan biaya tinggi.

Ia menegaskan, upaya ini telah diwujudkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dengan membentuk yang namanya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP).

LTSP didirikan untuk memberikan kemudahan kepada para TKI. Melalui LTSP, diharapkan para calon TKI bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah murah dan aman.

Baca juga:  Pekerja NTB Paling Diminati di Arab Saudi

Namun, Kasdiono menilai, komitmen Pemprov NTB ini masih bisa maksimalkan lagi. Sebab, ia menilai, masih ada unsur lembaga pemerintah pusat yang belum sepenuhnya menyatukan komitmen untuk pelayanan ini.

“Sampai saat ini saya masih heran saja, masih ada selisih yang begitu jauh, antara penempatan dan rekomendasi paspor. Saya melihat bahwa belum ada komitmen yang sama. Masih ada indikasi penerbitan paspor itu di luar LTSP. Dan mereka akan bekerja ke luar negeri. Kalau ini terjadi, high cost lagi,” cecar Kasdiono.

Ia berharap, semua pihak bisa bahu membahu menciptakan sistem pelayanan yang memudahkan TKI dalam proses pra pemberangkatan hingga pemulangannya kelak.

“Karena kita ini, daerah ini memiliki hutang budi terhadap para TKI. Mereka berjuang demi keluarga, dan juga berkontribusi melalui remiten ke daerah ini. Maka mari kita bersama-sama memberikan kemudahan kepada mereka,” pungkasnya. (*)