Nasib Proyek Pusat dan Indikasi Mubazir di Daerah

Taliwang (Suara NTB) – Setiap tahun, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk proyek fisik. Minimnya koordinasi dan kewenangan, diduga membuat pemerintah daerah bergeming, tak mampu berbuat banyak ketika mendapati proyek itu mangkrak. Pada akhirnya pengelolaannya pun tak jelas.

Contoh sikap pemerintah pusat yang terindikasi lepas tangan itu bisa dilihat pada sejumlah proyek di wilayah Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ada beberapa proyek pusat dan provinsi di area radius Pelabuhan Poto Tano yang terindikasi pembangunannya dan pengelolaannya tak jelas. Sehingga masyarakat pun memberi julukan wilayah itu (Poto Tano) sebagai ‘’lokalisasi’’ bangunan magkrak.

Sebutan ‘’lokalisasi’’ bangunan mangkrak, pasalnya di lokasi tersebut terdapat proyek dengan nilai miliaran rupiah dibangun dan belum bisa memberikan manfaat bagi daerah.

Hasil penelusuran Suara NTB, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) yang diklaim bertaraf internasional, merupakan hibah dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). RPH itu, kini hanya jadi bangunan mangkrak. Dibiayai dari sharing APBN dan APBD sekitar Rp  1,5 miliar ini, kini menjadi gedung kosong tak bertuan. Hal yang sama pada proyek pabrik ES yang tidak kunjung digunakan hingga saat ini. Bangunan itu telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 miliar dari APBN.

Selain dua bangunan tadi, masih ada satu lagi proyek mangkrak di desa itu, yakni pabrik pupuk hibah dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Perindustrian. Hibah itu melalui program Basis Industri Manufacture (BIM) yang kini juga bernasib sama.

Bangunan dengan nilai anggaran Rp 1,2 miliar tersebut kini juga menjadi gedung kosong. Bukan tidak ada upaya dari Pemkab setempat untuk memanfaatkan bangunan tersebut. Buktinya, proyek pusat ini juga sempat menerima kucuran anggaran dari APBD KSB tahun anggaran 2011/2012 senilai Rp 1,9 miliar, tetapi toh juga tak bermanfaat.

Bangunan lainnya di area sama adalah jembatan timbang milik Pemprov NTB, juga tak bermanfaat, alasannya karena diambil alih pengelolaanya oleh pemerintah pusat.

Pemerintah  daerah sangat menyayangkan ketika dihadapkan dengan fakta banyaknya proyek dari pusat yang mangkrak.

Sikap itu ditunjukkan Wakil Bupati Sumbawa Barat H. Fud Syaifuddin, ST.  Meski bangunan-bangunan itu sudah ada sebelum  dirinya menjabat,  apapun alasannya sangat disayangkan. Sebab menurut dia, hakikatnya bantuan dari pemerintah pusat harus bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat bukan malah menjadi masalah.

Tidak  hanya menyesalkan, akan ada upaya pihaknya segara memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi terkait asas manfaat gedung dimaksud. ‘’Nanti saya akan panggil leading sector terkait untuk kita ambil langkah-langkah strategis guna memaksimalkan asas manfaat dari keberadaan bangunan ini,’’ ungkapnya.

RPH Rumah Hantu

 

Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Kandai Dua Dompu direncanakan berskala nasional untuk mendukung program swasembada daging tahun 2013. Bangunan ini belum juga difungsikan karena letaknya dan fasilitas belum memadai.

Sejak awal dibangun tahun 2013, proyek RPH Kandai Dua terindikasi  mulai bermasalah. Saat itu, proyek dengan alokasi anggaran sekitar Rp 750 juta dari anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB hanya bangunan RPH yang tidak dilengkapi fasilitas RPH berskala nasional seperti yang direncanakan.

Akibatnya, beberapa fasilitas yang diadakan hanya disimpan di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Dompu. Banyaknya fasilitas yang belum tersedia, mulai dari akses jalan, rumah penjaga, air bersih, listrik, kandang penampung. Kemudian, kandang karantina, hijauan pakan, pengolahan limbah potong, pagar dan beberapa fasilitas lain akhirnya menjadi beban Pemkab Dompu yang diadakan secara bertahap sejak 2014.

Soal RPH Kandai Dua,  Plt Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Drs H Gaziamansyuri,M.Ap  mengaku tetap akan memanfaatkan aset tersebut, baik  untuk pemotongan ternak walaupun tidak rutin. Namun diakui, RPH ini belum aktif karena fasilitas pagar keliling RPH belum ada dan direncanakan akan dibangun tahun 2018.

‘’Saya sudah rencanakan Rp 800 juta untuk pagar keliling (tahun 2018). Paling awal tahun sudah digunakan,’’ katanya.

Kendati sudah dibangun beberapa fasilitas tersebut, bangunan RPH ini belum juga difungsikan. Bahkan sekitar tahun 2016, Dinas Peternakan Kabupaten Dompu sudah mencanangkan pemotongan perdana di RPH Kandai Dua. Namun tidak diikuti para pengusaha dan memilih tetap memotong di RPH Simpasai. Terlebih RPH Simpasai masih difungsikan hingga saat ini.

Di lain tempat, meski telah aktif tahun 2015 lalu dan memiliki bangunan yang megah, RPH modern yang berada di lingkungan Kodo Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima tidak ada aktivitas. Sementara tempat penampungan hewan kondisinya kumuh.

Pantauan Suara NTB, di dalam RPH itu terdapat tempat untuk memotong hewan yang dilengkapi peralatan. Sayangnya tidak ada aktivitas pemotongan hewan dan lainnya. Kondisi tersebut, juga diakui oleh sejumlah warga setempat, salah satunya Arifudin.

Baca juga:  Semen Langka, Proyek Pemerintah Terancam Macet

RPH itu mulai ramai atau ada aktivitas pada saat moment tertentu. Salah satunya saat hari raya Idul Adha. Banyak warga yang memotong hewan kurbannya di tempat tersebut.

Kondisi bangunan sangat memprihatinkan. Terlihat bangunannya nampak kumuh dan terkesan dibiarkan begitu saja. Bangunan seperti tidak dirawat dengan baik. Dinding bangunannya retak dan penuhi coret-coretan.  ‘’Karena tidak digunakan, warga menyebutnya rumah hantu,’’ ujar, M. Iksan warga setempat.

Banyak Mangkrak di Lobar

Sejumlah proyek yang merupakan fasilitas dasar yang dibangun di Lombok Barat (Lobar) terindikasi mangkrak. Diantaranya proyek sumur bor di beberapa titik, proyek PLTS, proyek mesin penyulingan air hingga proyek terminal yang nilainya sangat fantastis. Niat pembangunan proyek ini untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, namun sayangnya sebaliiknya justru mubazir.

Seperti proyek bantuan PLTS komunal sebanyak ratusan titik di sejumlah dusun yang berada diatas pegunungan di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong. Bantuan Kementerian ESDM senilai Rp 2,4 miliar lebih ini tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sejak setahun terakhir lantaran alat imferter (alat merubah arus DC-AC) mengalami kerusakan. Dari tiga alat imferter yang ada, hanya satu yang berfungsi sedangkan dua unit telah rusak.

Bantuan PLTS komunal ini berasal dari pusat Badan Geologi Kementerian ESDM yang dipasang tahun 2015 lalu. Jumlah PLTS yang dipasang 225 unit di sejumlah dusun diantaranya Dusun Lebah Suren, Loang Batu, Harapan Baru dan Serero. Sebelumnya, tahun 2013 jelasnya PLTS terpusat yang dibangun berkapasitas 15 MW. PLTS tersebut bisa menerangi rumah 93 KK.  Namun saat ini PLTS bantuan komunal tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh warga, sebab kerusakan pada alat imferter tersebut.

Selain  PLTS, ada dua mesin penyulingan air laut senilai masing-masing Rp 2,9 miliar lebih dan Rp  Rp 1,7 miliar lebih bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Gili Gede tahun 2012-2013 lalu mangkrak. Penyebabnya alat pada mesin tersebut mengalami kerusakan. Rata-rata mesin itu hanya beroperasi dua bulan selebihnya , mesin itu tidak beroperasi. Pemda dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang diharapkan justru kurang mengontrol.

Masih di Lobar, sejumlah sumur yang dibangun tersebar di Desa Sekotong Tengah, Desa Jembatan Kembar Lembar dan Batulayar Barat ini ada yang dibangun oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Masyarakat berharap agar sumur ini segera dilengkapi instalasi agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Terminal Segenter Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar sudah hampir belasan tahun mangkrak, lantaran Pemda tak memanfaatkannya. Terminal yang konon menelan anggaran besar tersebut, tak bisa dimanfaatkan karena diduga salah kajian dan perencanaan. Lokasi terminal yang dibangun di atas lahan Pemda ini terlalu jauh dari Pelabuhan Lembar sehingga para sopir dan penumpang enggan melalui terminal tersebut. Kini kondisi terminal tersebut terbengkalai, sebagian besar bangunan rusak parah akibat tak pernah dirawat.

Terkait sejumlah proyek mangkrak di Lobar, Sekda Lobar HM Taufiq  mengkritisi jajaran SKPD terkait yang kurang responsif alias lelet mengusulkan pemanfaatan.  Menurutnya hal semacam ini tidak bisa dideteksi semua oleh TAPD, sehingga SKPD haruslah proaktif.

Sekda salah satunya mempertanyakan kenapa infrastuktur pendukung sumur bor tersebut tidak diusulkan di perubahan (APBD). Padahal infrastruktur itu seharusnya SKPD yang mengajukan ke TAPD, baik untuk pipanisasi dan lain-lain.

‘’Seharusnya SKPD yang mengajukan ke kita baik dalam rangka pipanisasi, tidak mungkin juga Ketua TAPD hafal semuanya. Kalau tidak diajukan bagaimana kita anggarkan, hal-hal yang sifatnya urgen segera disampaikan,’’ kritik Sekda.

Jangan sampai lanjutnya, Pemda dinilai tidak responsif pada kondisi bangunan di daerah meski datangnya  dari pusat.   Ia mengingatkan agar SKPD pro aktif terkait persoalan semacam ini, jangan sampai ada persoalan diakhir baru menyampaikan ke Pemda. ‘’Saya kecewa dengan kondisi seperti itu,’’ tegasnya.

Proyek Samota Berlanjut 

Sementara di Sumbawa, dua proyek di Kabupaten Sumbawa yang bersumber dari dana APBN pembangunannya dipastikan berlanjut. Seperti halnya proyek Samota (Saleh-Moyo-Tambora) dan Jalan Garuda jalur 2. Kedua proyek ini kembali akan dilanjutkan pengerjaannya tahun 2018 mendatang.

Untuk diketahui, proyek Samota panjangnya 24,5 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah teraspal baru 10 kilometer. Tersisa 14,5 kilometer yang akan dituntaskan. Untuk tahun 2017 ini tengah berlangsung pengerjaan jembatan pelengkung serta jalan dari arah Labuhan Sumbawa. Sementara Jalan Garuda jalur 2 sebelumnya sudah dikerjakan tahap pertama. Kelanjutannya tersisa sekitar 1 kilometer sampai jembatan pelempit yang berdekatan dengan RSUD Sumbawa.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menjelaskan, jembatan Samota beserta akses jalannya, progresnya saat ini sudah hampir mendekati 96 persen. Sisa 6 persen pada pekerjaan minor. Seperti penyelesaian trotoar, perapian paving blok, kastin dan penunjuk jembatan. Pekerjaan jembatan ini diyakini tuntas akhir tahun ini.

Baca juga:  TP4D Temukan Proyek Jembatan Nasional Bermasalah

Tahun depan untuk  jaringan jalan Samota mendapatkan anggaran dari APBN. Hanya saja pihaknya tidak menyebutkan nominal anggarannya. ‘’Ada anggarannya tahun depan untuk penanganan jaringan jalannya,’’ terangnya.

Begitupula kelanjutan pengerjaan  Jalan Garuda dengan 2  jalur juga mendapat anggaran tahun depan. Dalam hal ini jumlah anggarannya juga belum bisa disampaikannya.

IPAL di KLU

Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem Komunal yang dikerjakan tahun 2014 lalu di Dusun Kerurak, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU), tak dapat diselesaikan dengan baik oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan instansi terkait. Padahal di tahun 2014 lalu, alokasi dana yang dikeluarkan cukup besar, mencapai Rp 700 juta. Kini Dinas PU kembali menganggarkan sebesar Rp 350 juta untuk IPAL yang sama.

Pertanyaannya, apa yang menyebabkan IPAL dari dana 2014 itu mangkrak? Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan IPAL pada tahun tersebut?

Sekdes Desa Persiapan Segara Katon, Ikhsan Al Bayani, mengakui IPAL Komunal yang ada di Dusun Kerurak, saat itu dibangun pada tahun 2014. Saat itu, Dusun Kerurak masih berada di wilayah adminsitratif Desa Genggelang (sebelum pemekaran). Dirinya saat itu menjawab sebagai pengurus di BPD Desa Genggelang.

Sekaligus diklarifikasi Sekdes, pengerjaan IPAL tidak diproses melalui tender melainkan dikerjakan secara umum oleh KSM melalui sistem swakelola.

‘’Soal anggaran, berkisar di angka Rp 700 juta, tidak kurang, dan kalaupun lebih, lebih sedikit. Dana tidak masuk ke desa. Karena syarat dana itu masuk (dicairkan ke rekening) adalah terbentuknya KSM, jadi dana langsung masuk ke KSM,’’ katanya.

Sampai saat ini, sambung dia, IPAL 2014 belum dilakukan serah terima, karena IPAL yang ada belum berjalan maksimal sehingga tidak bisa diserahterimakan kepada pihak desa.

RTH Tak Terurus

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram jadi aset tak terurus. Pasca digunakan 2015 lalu, RTH tersebut kondisinya semrawut.

Fasilitas seperti jalan terbuat dari batu sikat, berugak telah rusak. Fasilitas bermain anak mengalami hal sama. Kamar mandi penuh coretan. Di bagian depan, gedung kantor yang rencananya dimanfaatkan untuk UPTD di bawah Dinas Pertanian tak berfungsi. Padahal, gedung tersebut dibangun menggunakan dana APBD 2015. Nilainya mencapai ratusan juga. Kini, gedung itu telah rusak dan dipenuhi coretan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menjelaskan, RTH Pagutan di masa mantan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si akan diserahkan pengelolaannya ke Dinas Pertanian. Rencananya, RTH akan dimanfaatkan sebagai rekreasi wisata masyarakat. Kendalanya, lahan itu belum diserahkan sepenuhnya oleh Pemprov NTB, sehingga pengelolaannya ngambang.

‘’Karena belum jelas. Jadi gak berani kita kelola,’’ kata Muttawali dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Pascadiserahkan pengelolaan lahan dari Pemprov NTB, Pemkot Mataram menyerahkan sepenuhnya pengelolaan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Fasilitas publik serta penataan lainnya secara otomatis jadi tanggung jawab Perkim.

Penyulingan Air  di Lotim

Proyek pengolahan air laut menjadi air bersih (air minum) di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) juga mangkrak sejak beberapa tahun lalu. Padahal, apabila difungsikan, mesin penyulingan air yang merupakan bantuan pemerintah pusat itu bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terutama yang berada di pesisir pantai bagian selatan yang rawan akan bencana kekeringan.

Bantuan beberapa mesin penyulingan air laut menjadi air minum itu terdapat di Pulau Maringkik pada tahun 2010, Desa Seriwe Tahun 2011, Desa Ekas tahun 2011, dan Desa Ketapang Raya serta beberapa tempat lainnya di Lotim. Di Pulau Maringkik, mesin penyulingan air yang berada di pulau terpencil ini sejak dibangun tahun 2010 lalu hanya beroperasi selama 2 bulan. Setelah itu, mesin penyulingan air tersebut tak lagi difungsikan diakibatkan karena tingginya biaya operasional. Ironisnya lagi, saat ini pipa mesin tersebut diketahui bocor dan beberapa alatnya mengalami kerusakan akibat tak pernah dipakai ataupun dirawat.

Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Lotim, Ahmad Subhan menjelaskan, mangkraknya sejumlah mesin penyulingan air laut menjadi air bersih yang merupakan bantuan pemerintah pusat. Dia menduga sebabnya, akibat tidak optimalnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pekerja atau masyarakat sebagai pengelola dalam memfungsikan mesin tersebut. Akibatnya, pengoperasian mesin senilai puluhan juta hingga miliaran itu tidak bisa berjalan dengan baik dan menyebabkannya mangkrak.

“Persoalannya itu, pemerintah pusat memberikan bantuan namun tidak optimal memberikan bantuan terhadap pengelola,” kritiknya. (ils/ula/uki/ind/her/ari/cem/yon)