Proyek Tak Perlu Dikontrakkan, Pembangunan di Desa Diminta Padat Karya

Mataram (suarantb.com) – Demi memaksimalkan pemanfaatan dana desa untuk menggerakan perekonomian masyarakat , kepala desa diminta untuk memberdayakan warga desa setempat. Ini merupakan instruksi langsung Presiden RI, Ir.  Joko Widodo, seperti  disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTB, Taukhid, Jumat, 8 Desember 2017.

“Presiden mengamanatkan dana desa benar-benar digunakan seproduktif mungkin. Jangan lagi pembangunan di desa harus dikontrakkan dengan kontraktor. Tidak perlu lagi, misalnya di bawah Rp 200 juta tidak perlu, itu bisa swakelola padat karya. Berdayakan warga desa,” ungkapnya.

Dengan mempekerjakan warga desa, roda perekonomian di desa akan terus bergerak. Pembayaran pekerja tersebut disampaikan Taukhid melalui sistem cash for work. Artinya, gaji warga yang bekerja dibayarkan langsung pada hari itu atau per hari.

Baca juga:  TP4D Panggil Rekanan Pasar Cakranegara

“Cash for work itu pengertiannya pokoknya uang yang ada ini, supaya masyarakat bekerja. Dan bekerja ini pengertiannya real bekerja dengan padat karya tadi dan mereka dibayar dengan cash for work itu. Kalau perlu harian, tiga harian, paling tidak mingguan, jangan bulanan,” jelasnya.

Penerapan cash for work ini ditekankan Jokowi, agar pembayaran warga tidak ditunda-tunda. Begitu warga menerima uang, ekonomi akan bergerak, termasuk pula pengangguran akan berkurang.

Untuk itu, Taukhid mengemukakan desa dibebaskan dari kewajiban menggunakan jasa kontraktor. Dengan proyek di bawah nilai Rp 200 juta. “Di desa saya kira ndak akan lebih dari Rp 200 juta nilai proyek kegiatannya. Kalau lebih dari 200 juta biar kabupaten yang menangani,” katanya.

Baca juga:  Pemkot akan Beli Mesin Penyedot Pasir

Ditanya perlukah pemerintah kabupaten membuat aturan untuk membebaskan desa dari kewajiban lelang proyek. Proyek bisa ditangani secara swakelola. Ditegaskan Taukhid, Kementerian Desa sudah menyampaikan bahwa ada pengecualian untuk dana  desa.

“Sebenarnya sudah ada perpresnya, Kemendes juga menyampaikan di Jakarta sudah dikecualikan untuk desa. Jadi ndak perlu lagi lah bupati harus buat aturan khusus, langsung mengacu aja pada aturan itu. Tapi kalau mau buat aturan, ya jangan lama-lama,” tandasnya. (ros)