Serahkan DIPA ke TGB, Presiden Jokowi Minta Prioritaskan Belanja Publik

Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi menerima penyerahan langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Dalam acara Penyerahan DIPA 2018 pada pengguna anggaran yang dihadiri seluruh Gubernur di Indonesia tersebut Jokowi mengingatkan agar belanja tahun 2018 difokuskan pada belanja inti.

“Belanja untuk layanan publik harus mendapatkan porsi yang lebih besar, dan belanja difokuskan pada kegiatan inti bukan kegiatan pendukung. Terhadap belanja operasional seperti belanja rapat, perjalanan dinas, dan lain-lain harus dilakukan efisiensi,” ujar Jokowi di hadapan seluruh gubernur yang hadir di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.

Selain itu, Jokowi meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat dan daerah untuk terus menyederhanakan prosedur segala urusan birokrasi pemerintahan. Dengan melakukan sinkronisasi kegiatan antar sektor dan bidang, antara pemerintah pusat dan daerah.

Agar semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk menetapkan Perda APBD tepat waktu. Sehingga proyek dan kegiatan bisa segera dimulai sejak awal tahun.

“Penggunaan Dana Desa juga diperhatikan, agar dilaksanakan secara swakelola dengan sistem padat karya/cash for work. Gubernur dan bupati/walikota agar bisa memberikan pengarahan,” imbuhnya.

Mengingat 2018 akan menjadi tahun sibuk, yang penuh dengan agenda strategis, seperti pilkada dan persiapan pemilu 2019, Jokowi mengimbau pemda tetap fokus bekerja. Termasuk melibatkan partisipasi swasta dan semua pihak dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Indeks Kemudahan Berusaha agar dipertahankan sehingga ekonomi tetap tumbuh secara berkualitas,” pungkas Jokowi.

Adapun total DIPA yang diterima NTB, yakni untuk Pemerintah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota se- NTB tahun 2018 sebesar Rp 15.357.736.571. Terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 983.185.878, DAU sebesar Rp 8.564.172.176, DAK Fisik sebesar Rp 1.931.542.346, DAK Non-Fisik Rp 2.460.103.504, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 509.240.739 dan Dana Bagi Hasil Pajak Rp 604.241.930 dan Dana Insentif Daerah Rp 305.250.000. (ros)