Perlu Ikhtiar Bersama Cegah Pernikahan Dini

Mataram (Suara NTB) – Angka pasti pernikahan usia dini di NTB masih menjadi perdebatan. Ada yang menyebutkan, sesungguhnya pernikahan usia dini di NTB masih relatif tinggi. Ikhtiar mendorong masyarakat untuk tidak menikah dini harus terus dilakukan secara bersama-sama. Sehingga, target usia pernikahan, 21 tahun sesuai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB yang berakhir 2018, bisa tercapai.

Demikian yang mengemuka dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Ikhtiar Mencegah Pernikahan Usia Dini di NTB’’ yang digelar di Ruang Redaksi Suara NTB, Sabtu, 2 Desember 2017. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Hadir sebagai nara sumber dalam diskusi terbatas ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Ir. Hj. Hartina, MM. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP, Akademisi Unram, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio. Kemudian, Koordinator Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, SH, MH, Pimpinan Ponpes Nurul Madinah, Lobar, TGH. Subki Sasaki. Wakil Rektor I Universitas Muhammadyah Mataram, Rena Aminwara, Pemerhati Budaya, Lalu Ari Irawan dan M. Riadhussyah dari Divisi SDM LPA Mataram.

Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, menyatakan sejak APBD Perubahan 2017, pihaknya mendapatkan dukungan penuh dari Bappeda dalam upaya pendewasaan usia perkawinan di daerah ini. Hartina menyatakan sesuai target RPJMD, pada 2018 mendatang, usia perkawinan pertama perempuan harus berada di angka 21 tahun.

Dalam upaya pendewasaan usia perkawinan ini, DP3AP2KB bergerak dari angka 19,88 tahun pada 2013 lalu. Pencapaian pendewasaan usia perkawinan ini fluktuatif selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, pendewasaan usia perkawinan meningkat menjadi 19,94 tahun. Melonjak lagi di tahun 2015 menjadi 20,32 tahun.

‘’Tetapi di 2016 turun menjadi 20,15 tahun. Tapi kami optimis lagi walaupun sedikit namun beranjak naik di 2017 ini menjadi 20,18. Walaupun kecil tapi ada pergerakan,’’ kata Hartina.

Hartina mengatakan, Pemprov NTB menjadikan isu pendewasaan usia perkawinan ini menjadi fokus utama dalam RPJMD. Namun yang membuat miris, tidak semua kabupaten/kota di NTB menjadikan pendewasaan usia perkawinan ini sebagai fokus di kabupaten/kota.

Hartina menyebutkan, hanya beberapa kabupaten/kota saja memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Tetapi organisasi-organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetap memberikan perhatian terhadap masih maraknya pernikahan usia dini di NTB. Terutama di Lombok Barat dan Lombok Timur.

Daerah yang masuk kategori paling merah pernikahan dini di NTB adalah Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan masih di bawah 20 tahun. Misalnya, Lombok Timur, usia perkawinan pertama perempuan masih pada umur 19,14 tahun.

‘’Kalau Lombok Barat, KLU dan Dompu sudah berada di atas 20 tahun. Dompu sudah 20,75 tahun. Tinggal kita mendongkrak sedikit saja. Lima kabupaten/kota lainnya sudah berada di atas 21 tahun. Yang paling tinggi malah di Kota Bima, kemudian KSB, Bima, Sumbawa,’’ ungkapnya.

Hartina mengatakan, sekarang ini semua orang sudah mulai berbicara mengenai pendewasaan usia perkawinan. Termasuk mengenai bahaya pernikahan usia dini. Bahaya pernikahan usia dini itulah yang terus menerus disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan, kata Hartina, sudah mulai banyak yang berbicara mengenai pendewasaan usia perkawinan. Ia mencontohkan seperti Lombok Barat, sekarang ada gerakan “Anti Merariq Kodeq”. Lombok Tengah juga sudah berbicara mengenai hal ini. Kabupaten/kota lainnya di Pulau Sumbawa, kata Hartina, meskipun usia perkawinan pertama perempuan di daerah mereka sudah di atas 21 tahun tahun. Namun tetap berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan pendewasaan usia perkawinan seperti Kabupaten Sumbawa.

Baca juga:  Perceraian di Bima Meningkat, Jumlah Janda Capai 1.469 Orang

Hartina menambahkan, telah dibuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Gubernur NTB dengan bupati/walikota se NTB tentang Generasi Emas NTB (GEN) melalui pendewasaan usia perkawinan dan Aksi Seribu Hari Kelahiran (Ashar). Kemudian mengembangkan kabupaten/kota layak anak. Kemudian menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Hartina, jika pendewasaan usia perkawinan tercapai maka program yang lainnya akan mengikuti.

“Kami tak bisa bergerak sendiri. Dan kami meyakini mengapa sekarang ini sudah banyak yang bicara pendewasaan usia perkawinan. Karena sudah banyak yang membicarakan itu di level provinsi demikian juga di bawah,” katanya.

Khusus bagi daerah-daerah yang masuk kategori merah, kata Hartina, pihaknya melatih kader-kader sebanyak 15 kecamatan pada lima kabupaten. Setiap kecamatan dilatih lima orang kader. Sehingga jumlah kader sebanyak 75 orang. Para kader ini, kata Hartina, bergerak pada setiap kegiatan yang ada di desa. “Baik itu kegiatan pengajian, pertemuan desa, pertemuan di tingkat kelurahan mereka selalu selipkan PUP,” katanya.

Pernikahan usia dini membawa banyak konsekuensi terhadap masalah sosial. NTB, kata Hartina bukan hanya mengkampanyekan stop perkawinan anak. Tetapi juga meningkatkan pendewasaan usia perkawinan. Seperti yang selalu disampaikan gubernur, anak-anak berumur 18 tahun wajib belajar. Sehingga gubernur memikirkan bahwa anak itu harus memperoleh haknya dalam pendidikan dengan standar terbaik.

Hartina menyebutkan ada lima hak anak yang akan hilang jika melakukan pernikahan usia muda. Pertama, mereka akan kehilangan hak memperoleh pendidikan yang baik. Kedua, mereka akan kehilangan hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Ketiga, mereka akan kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Keempat, kehilangan hak untuk hidup bebas dan kelima, kehilangan hak untuk selalu bersama orang tuanya.

“Pak Gubernur mengatakan tidak mungkin kita mengikuti full UU Perkawinan karena berdasarkan kesehatan reproduksi belum memungkinkan. Kemudian anak-anak di usia itu anak usia sekolah. Kita sama saja bohong menggalakkan wajib belajar 12 tahun tapi di sisi yang lain kita memberi izin mereka untuk menikah,” katanya.

Sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun sedangkan laki-laki 18 tahun. Pemprov menginginkan batas usia minimal pernikahan pertama perempuan minimal 21 tahun.

Terkait dengan kasus pernikahan usia dini, kata Hartina, seringkali tidak ditemukan anak-anak yang menikah di bawah umur. Karena seringkali ada mark-up umur. Hal ini akan ditemukan jika berbicara dan melihat langsung secara riil di lapangan. Akibatnya, seringkali pemerintah kesulitan dalam membuat identitas anak berupa akta kelahiran.

‘’Padahal hak sipil anak yang utama adalah memperoleh identitas diri berupa akta kelahiran. Terlambatnya anak memperoleh akta kelahiran akibat nikah dini, tidak ada surat nikah. Tidak bisa memperoleh KK, Nomor Induk Keluarga, akta kelahiran. Sehingga di beberapa kabupaten melakukan upaya isbat nikah. Saya dengar Dompu akan melakukan isbat nikah untuk mengejar target 90 akte kelahiran,’’ terangnya.

Berbasis Kearifan Lokal

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP menyatakan seluruh pihak harus demam membicarakan pendewasaan usia perkawinan ini sama seperti ketika membicarakan masalah kemiskinan. Pasalnya, pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu mata rantai dari persoalan kemiskinan.

“Bicara PUP ini, saya kita semua sepakat bahwa ini menjadi isu nasional. Dan bagi NTB, kita tidak ragukan keberpihakan dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” kata Ridwan.

Ia mengatakan, banyak hal yang sudah dilakukan DP3AP2KB untuk meningkatkan pendewasaan usia perkawinan. Namun untuk mencapai target masih cukup sulit. Ia menduga, apa yang dilakukan selama ini masih belum masif dan masih sendiri-sendiri. Ridwan mengaku terinspirasi deklarasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari desa-desa. Bukan tidak mungkin deklarasi pengentasan kemiskinan itu dapat direplikasi untuk deklarasi pendewasaan usia perkawinan atau mencegah pernikahan usia dini.

Baca juga:  Perbaiki Pemukiman Warga, Percepat Penurunan Kemiskinan

“Karena persoalan PUP ini tidak kurang-kurang kebijakan yang diambil. Grafik penganggaran PUP ini saya kira cukup dan relatif lebih saya anak emaskan dibandingkan sektor yang lain dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” bebernya.

Hasil evaluasi yang dilakukan, persoalan PUP ini tidak tunggal. PUP itu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan lainnya. Sehingga penanganannya harus komprehensif, tidak bisa tunggal. Menurut Ridwan, PUP ini tidak boleh hanya menjadi isu elitis semata. Gregetnya harus sampai ke level pemerintahan yang terbawah yakni desa.

Ia mengatakan, tantangan terbesar Pemda adalah belum menjadikan PUP ini sebagai masalah bersama sampai pada level terendah. Kedua, tantangan terbesarnya adalah sinergi antara pemerintah dengan mitra terkait masih lemah. Misalnya, sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota. Ridwan menyatakan pemerintah harus punya basis data yang sama sampai level desa soal pernikanan usia dini.

“Kalau kemiskinan bisa kita buat petanya by name by address sampai tingkat desa, kenapa PUP ndak bisa kita buat. Ini bisa dipetakan. Sehingga setiap bupati, camat tahu bagaimana potret perkawinan dini di masing-masing wilayahnya. Sehingga, kalau tahu potretnya maka akan tahu cara penanganannya,” sarannya.

Ia menambahkan, perlu dilakukan keroyokan penanganan pada daerah-daerah yang masuk kategori merah angka pernikahan dini. Seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Pasalnya, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan di daerah tersebut masih di bawah 20 tahun. “Wilayah-wilayah ini menurut saya yang harus dikeroyok. Kita petakan lalu rancang programnya,” katanya.

Penanganan pencegahan setiap daerah tak mesti harus sama. Tetapi perlu dilakukan berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat. Misalnya, Lombok Barat ada gerakan Anti Merariq Kodeq. Maka itulah yang harus terus dikejar. Begitu juga daerah lainnya seperti Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Ridwan menambahkan, kampanye untuk mendewasakan usia perkawinan harus dilakukan secara massif dan berbasis desa. Artinya, ada sinergi antara berbagai pihak. Kemudian, ada basis data yang sama sehingga memudahkan siapapun untuk menggerakkan potensi yang dimiliki. “Harus berbasis desa dan ada targetnya serta bagaimana melakukannya untuk PUP,” tambahnya.

Persoalan pendewasaan usia perkawinan ini, kata Ridwan memang sesuatu yang cukup pelik karena berkaitan dengan UU Perkawinan. Pemprov NTB sendiri sudah mengajukan judicial review supaya dilakukan revisi UU Perkawinan yang ada. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review terhadap UU perkawinan tersebut.

Meskipun dari sisi UU masih membolehkan anak-anak usia 16 tahun untuk menikah. Namun Pemprov tak patah semangat untuk meningkatkan pendewasaan usia perkawinan minimal 21 tahun. Pasalnya, pernikahan usia dini diyakini menjadi salah satu pemicu kemiskinan. Jika ada perempuan yang menikah pada usia dini, maka otomatis dia akan drop out (DO) dari sekolah. Sehingga, pendewasaan usia pernikahan ini akan tetap menjadi indikator utama dalam RPJMD NTB lima tahun mendatang. Kemudian, perlu dipastikan pendanaannya per tahun dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ridwan menyarankan untuk gerakan lebih massif mengenai pendewasaan usia perkawinan ini perlu juga dibentuk duta pendewasaan usia perkawinan seperti duta pariwisata yang dibentuk selama ini. Menurutnya, hal ini penting untuk mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat sampai sekolah-sekolah. Bila perlu, kata Ridwan, diberikan reward atau penghargaan kepada desa yang berhasil mencegah pernikahan dini di wilayahnya. (nas)