Ditanya Janji Pembangunan Tol di Lombok, Ini Kata Jokowi

Mataram (suarantb.com) – Ditagih janji untuk membangun jalan tol atau by pass dari Lembar ke Kayangan  Lombok Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ditugaskan untuk melakukan kajian belum memberikan laporan padanya. Sehingga masyarakat NTB diminta untuk sabar menunggu.

“Sudah saya perintahkan Kementerian PUPR untuk dilihat, dikaji di lapangan, tapi belum lapor ke saya. Belum dilaporkan itu artinya mungkin belum urgen, di tempat lain mungkin ada yang lebih urgen. Nunggu ajalah,” sahutnya pada awak media, usai membuka acara Munas dan Konbes NU di Mataram, Kamis, 23 November 2017.

Menurut Jokowi, pembangunan tol tersebut tidak serta merta bisa langsung dilakukan. Perlu diperhatikan, apakah jalan tersebut bersifat mendesak atau tidak. Semuanya harus melalui pengkajian yang matang.

Sebelumnya, Kepala Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Sekteratriat Jenderal Kementerian PUPR, Riono Suprapto beberapa waktu lalu menyatakan belum ada urgensi untuk melakukan pembangunan jalan tol di Lombok.

“Kalau saya lihat di sini belum terlalu mendesak untuk dibuat jalan tol, kecuali kalau memang ada battle neck atau titik-titik kemacetan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, sebagai bentuk tindak lanjut atas janji presiden tersebut Riono mengaku pihaknya telah melakukan kajian tentang perencanaan pembangunan ruas tol tersebut. Pengkajian ini dimaksudkan agar jika rencana tersebut terwujud, maka pelaksanaannya akan lebih mudah.

“Kita sudah melakukan kajian perencanaan ke depan bagaimana dengan lahannya, ekologi daerahnya kan harus dikaji dulu secara keseluruhan. Ngaruh tidak dampaknya dengan kehidupan sosial masyarakat yang nanti lahannya dibebaskan, kan ndak mudah juga. Harus koordinasi dengan tata ruang, BPN dan sebagainya,” tuturnya.

Riono juga mengutarakan pada hakikatnya pembangunan ruas tol biasanya tidak menggunakan dana dari APBN. Tol itu kan memang tidak menggunakan APBN, kita menggunakan alternatif pendanaan, seperti kerjasama swasta masyarakat, swasta dengan swasta atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” imbuhnya lagi. (ros)