Dipecat Tidak Hormat, Mantan Pejabat Lobar Minta Keringanan Hukuman

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat dengan tidak hormat mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar), Ahmad Solihan.

Kini, mantan terpidana kasus bansos Lobar tersebut bersurat ke gubernur untuk meminta keringanan pemberian sanksi kepegawaian.

“Dia yang menyurati gubernur meminta untuk diringankan sanksi hukuman disiplinnya. Dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian BKD NTB, Raisah, SE, MM., ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat, 17 November 2017.

Raisah menjelaskan pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan gubernur merupakan tindak lanjut dari usulan Bupati Lobar. Semestinya, kata Raisah surat yang dilayangkan Ahmad Solihan ke gubernur tersebut melalui Bupati Lobar.

“Karena yang mengusulkan dia untuk diberhentikan adalah Bupati Lombok Barat dengan surat resmi. Semestinya dia itu bersurat melalui bupatinya,” katanya.

Disinggung mengenai adanya pejabat Pemprov yang kena kasus pidana, namun tidak dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat dan hanya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Raisah mengatakan kasusnya berbeda dengan Ahmad Solihan. Meskipun pejabat tersebut sama-sama sudah menjadi terpidana.

Dijelaskan, pejabat yang diturunkan pangkatnya itu proses penyelesaian sanksi disiplinnya dilakukan sebelum berlakunya UU ASN. SK penjatuhan hukuman disiplin tersebut diberikan tahun 2013, sebelum UU ASN ditetapkan.

“Sementara yang bersangkutan ini usulan dari bupati sejak 2014. Sehingga penyelesaiannya, karena sudah berlaku UU ASN kita mengadu pada UU ASN. Dalam UU ASN kalau dua tahun kena hukuman pidana pasti dipecat,” jelasnya.

Jika mantan pejabat Lobar itu melapor ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Raisah menyatakan Pemprov akan siap meladeni.

Ia mengakui banyak PNS yang dikenakan sanksi oleh Pemprov melakukan banding ke Bapek. Jika ada yang melakukan banding ke Bapek biasanya Pemprov akan dimintai berkas-berkas PNS yang dikenakan sanksi tersebut.

Bapek, kata Raisah, bisa saja memperkuat hukuman yang diberikan PPK dalam hal ini Gubernur dan bupati/walikota. Bisa juga meringankan dan memperberat sanksi tersebut. Ia mengungkapkan pada 2014, ada PNS Pemprov yang diringankan hukuman sanksi disiplinnya oleh Bapek. Dari pemberhentian dengan tidak hormat menjadi pemberhentian dengan hormat, sehingga PNS tersebut mendapatkan hak pensiunnya.

Kemudian, lanjutnya, ada juga PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat kemudian duturunkan pangkatnya selama tiga tahun. Raisah menegaskan, keputusan Bapek wajib ditindaklanjuti oleh PPK.

Cuma, kaitan dengan pemberhentian mantan pejabat Lobar ini tidak mungkin meminta gubernur untuk meringankan sanksi kepegawaian yang telah diberikan. Mantan pejabat Lobar itu dapat mlakukan banding ke Bapek atau PTUN.

Intinya, kata Raisah, Pemprov tak dapat mengakomodir permintaan Ahmad Solihan. “Itu tidak bisa. Karena kalau mengacu kepada penurunan pangkat selama tiga tahun, itu kewenangan masing-masing PPK dalam hal ini Bupati Lombok Barat,” tandasnya. (nas)

(Suara NTB/dok)

Ilustrasi penilaian ASN

Tag

ASN