‘’Gaduh’’ Surat Petani pada Proyek Bibit Cabai di Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus pengadaan bibit cabai Kota Mataram tahun 2016 di Kejati NTB, diduga ada indikasi masalah pada pengadaan dan distribusi kepada kelompok tani. Kasus tersebut kini proses hukumnya sedang berjalan, potensi kesalahan sama itu terulang di tahun 2017, dengan alokasi anggaran lebih besar, Rp 4 miliar.

Sinar matahari menyengat di area petak sawah di Rembiga Timur, Mataram, Sabtu, 28 Oktober 2017 siang. Seorang lelaki paruh baya, Muhaimin, mengenakan caping sedang membersihkan rumput liar di lahan tanaman cabainya.  Petakan cabai seluas 50 are itu mendekati panen.

Tapi tumbuhnya cabai itu bukan melalui proses mudah. Dia harus menunggu turunnya bantuan pemerintah untuk ditabur di lahan sewaan di pinggir Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram itu.  Sayangnya hanya pupuk yang diterima, sedangkan untuk bibit cabai terpaksa Muhaimin harus merogoh kocek sendiri, meski bibit cabai masuk dalam usulan.

Muhaimin mengaku  bagian dari kelompok tani  Rembiga Timur. Ketuanya Amru,  bukan berasal dari Mataram, tapi warga Lombok Tengah.

Ia termasuk yang tercatat dalam SK Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Nomor 500/17.H/Diperta tanggal 7 Januari 2017 sebagai kelompok penerima bantuan. Bersama anggotanya, dia mengusulkan 7 hektar. Namun setelah diverifikasi bantuan turun hanya untuk 4 hektar.

Tapi, alih alih turun bantuan seluas 4 hektar, Muhaimin tidak mendapat bantuan bibit cabai sampai musim tanam Juli lalu. Bantuan yang diterima hanya pupuk KCL untuk luasan 50 are.

‘’Kalau ini cuma 50 are. Hanya dikasih pupuk sama KCL saja,’’ kata Muhaimin kepada Suara NTB dalam bahasa daerah, sembari menunjukkan sepetak lahan cabainya itu pekan lalu.

Mau tidak mau ia harus membeli sendiri bibit cabai untuk kebutuhan 50 are itu. Muhaimin sudah menanam sejak tiga bulan lalu. Dari menanam di lahan seluas 50 are itu, setelah sekali memanen dan hanya menghasilkan lima kilogram cabai.

‘’Bibit saya beli sendiri, ndak dikasih itu bibit. Nanamnya tiga bulan yang lalu, sudah kemarin sekali panen. Ada lima kilogram, murah-murah harga cabai,” katanya.

Muhaimin terlihat pasrah pada bantuan yang tidak sempurna didapatkannya itu.  Pada tahun lalu, ia juga menanam cabai. Namun tidak bisa merasakan keuntungan karena tanamannya terserang penyakit dan terpaksa dicabut tanpa menghasilkan apa-apa. Ia tidak mengetahui apapun tentang bantuan itu.

“Saya ndak tahu apa-apa, kalau ndak disuruh sama PPL, tidak tahu dah,” ujarnya.

Usulan itu memang sudah dirancang sebelumnya.  Mekanismenya sesuai SK Kadistan Kota Mataram. Diawali dengan usulan dari kelompok tani, kemudian diveritikasi dengan tim khusus, bantuan kemudian dipersiapkan.  Namun dalam bantuan ini, kata sumber Suara NTB, tak ada tim verifikasi dibentuk untuk mencocokkan usulan dengan bantuan yang turun.

Berselang tiga hari kemudian,  Kadistan Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli meneken kontrak, kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) rangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dengan kewenangan itu, dia meneken kontrak dengan CV. DD untuk pengadaan bibit cabai senilai Rp 344.750.000,  untuk pengadaan plasik mulsa dimenangkan oleh CV GF senilai Rp 746.809.092 dan untuk pengadaan pupuk organik dimenangkan CV S senilai Rp 344.929.092.

Baca juga:  Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu Didakwa Turut Korupsi Kredit Rp1,5 Miliar

Tiga item yang ditender,  selebihnya dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). Sehingga nilai akumulasi menjadi Rp 4 miliar, dengan nomenklatur “kegiatan kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura” pada Distan Kota Mataram tahun 2017.

Semua bantuan itu harus habis terdistribusi kepada 16 kelompok tani di Kota Mataram. Standar bantuan didasarkan pada luas lahan yang diusulkan, paling minim 2 hektar dan paling luas 10 hektar. Sesuai dokumen kontrak, bantuan harus didistribusikan paling lambat hingga 29 Mei 2017.

Protes Bantuan

Secarik surat seorang petani tanpa diduga sampai ke Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram. Surat isinya protes bantuan pupuk yang belum turun. Surat nomor KH Pth Gr/1/X/2017 dari Ketua Kelompok Tani (Poktan) Patuh Girang di Dasan Cermen, Muhammad Saleh itu bikin ‘’gaduh’’.

Para pejabat sampai staf membicarakan perihal bantuan pupuk 600 ton senilai Rp 385.200.000, lantaran tidak semua tahu proyek itu. Sumber Suara NTB menyebut, protes itu didukung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sandubaya yang membawahi  Muhammad Saleh. Efek domino, kelompok tani lain berteriak. Termasuk kelompok di Kecamatan Selaparang didukung Kepala BPP, Hj. Maryam.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir.H.Mutawalli berusaha meredam protes dengan mengumpulkan koordinator penyuluh dan kepala BPP Senin, 30 Oktober 2017 lalu. Peringatan keras dari Mutawalli, cukup efektif meredam protes kelompok tani dan BPP yang masih menggantungkan nasibnya dari bantuan pemerintah.

Tentang surat protes itu diakui Muhammad Saleh. Alasannya, karena keterlambatan penyaluran pupuk dan plastik mulsa ke petani. Sementara, petani telah menanam bibit cabai. Keterlambatan itu dikhawatirkan akan merusak cabai yang mereka sudah tanam dengan merogoh uang sendiri. Tapi Saleh tak lagi kritis saat ditemui Suara  NTB Kamis, 2 November 2017 malam.

‘’Memang sempat kita protes. Setelah itu bantuan didrop dari dinas,’’ kata Saleh ditemui di kediamannya di Dasan Cermen.

Saat diwawancara Suara NTB, Saleh enggan membuka semua informasi termasuk urusan teknis kelompoknya. Termasuk ketika ditanya luas areal tanaman cabai dikelola oleh kelompoknya.

Data luas lahan dikelola sekitar 40 Poktan Patuh Girang serta jumlah mulsa dan pupuk diperoleh tidak diketahui. Keseluruhan data dalihnya sudah diserahkan ke dinas. ‘’Datanya saya kurang ingat. Tapi semua bantuan tersalurkan,’’ jawabnya.

Proses pendistribusian maupun penyaluran bantuan tidak ada permasalahan. Petani mendapatkan jatah sesuai dengan permintaan dan luas tanam mereka. Rata – rata petani memiliki luas 15,20 sampai 60 are. Pola tanamnya dilakukan dua tahap.

Suara NTB mencocokkan penjelasan Saleh dengan data SK Kadistan. Dalam usulannya, dia harusnya mendapat jatah bibit cabai, pupuk dan plastik mulsa untuk luas tanam 8 hektar. Namun yang turun hanya berupa pupuk, itu pun terlambat untuk luas 60 are.

Akui Masalah Distribusi Pupuk

Terkait masalah distribusi pupuk, pihak CV. S selaku penyedia mengakui kendala itu. Pendistrbiusian pupuk organik ke petani di Kota Mataram lancar, hanya saja beberapa petani belum siap sehingga ditunda.

‘’Kondisi itupun berdampak terhadap molornya pendistribusian dari waktu yang sudah ditentukan,”  kata Direktur CV. S, Moh. Ali Fikri didampingi pendukung atau produksi, Lalu Jayadi, kepada Suara NTB di rumahnya Minggu, 5 November 2017.

Baca juga:  Proyek Air Mancur IC, Penyidik Dalami Temuan Kerugian Negara Rp2,6 Miliar

Untuk besaran pupuk yang didistribusikan tergantung luas lahan dengan masing-masing enam ton per hektar. Namun sejauh ini, jumlah yang didistribusikan sebanyak 560 ton dari 600 ton. ‘’Insya Allah beberapa hari ke depan semuanya selesai, karena kendala yang dihadapi belum siapnya para petani,’’ jelasnya.

Untuk kondisi di lapangan, Jayadi menjelaskan sempat terjadinya keluhan yakni pada pendistribusian yang pertama, seperti pupuk yang kurang bersih dengan jumlah 20 ton. Sehingga pupuk tersebut ditarik dengan menggantikannya dengan pupuk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Meskipun demikian, ia memastikan jika pendistribusian pupuk yang tersisia sekitar 40 ton dapat segera dilakukan.

‘’Hari Senin besok (hari ini,red) kita akan distribusikan sisanya itu, tergantung dari kesiapan para petani. Untuk pupuk sendiri kita sudah sangat siap,’’ katanya.

Mengorek keterangan dari BPP juga bukan perkara mudah. Suara NTB mencoba menelusuri bantuan cabai sampai ke BPP Kecamatan Sandubaya, Rabu (1/11) siang. Saat bertemu dengan Kepala BPP Sandubaya, Baiq Maryam, ketika memperkenalkan diri sebagai wartawan, Maryam langsung menjawab tidak bisa memberikan keterangan dan mengarahkan Suara NTB untuk langsung ke Dinas Pertanian Kota Mataram.

“Di dinas, kalau kita tidak berani, ndak level kita, bukan level kita. Itu, itu, karena sudah tim teknis. Semua-semuanya laporan dan segala macam ada di dinas, kami tidak bisa. Saya mohon maaf sekali, bukan saya ndak mau, tapi levelnya ndak di kami. Silakan ke dinas saja,” jawab Maryam.

Ia mengakui pengajuan untuk memperoleh bantuan cabai datang dari BPP. Namun ia tidak bisa menyebutkan datanya dengan alasan sudah ada tim teknis yang mengurusi. Maryam mengaku tidak hafal data itu.

“Saya lupa, semua dari dinas, ada timnya khusus, tim teknis. Kalau pengajuan, sih saya lupa. Karena di sana saja,” katanya.

Dalam kesempatan wawancara lebih dari setengah jam itu, Maryam tidak bisa menyebutkan perolehan lahan menanam cabai yang diberikan bantuan pada tahun 2017 ini. Ia hanya menyebutkan ada empat kelompok tani di bawah BPP yang menerima bantuan. Sedangkan untuk data lengkapnya, ia mengaku tidak hafal, dan mengarahkan langsung ke Dinas Pertanian Kota Mataram.

Tak Tersentuh Bantuan

Dengan luasan 100 hektar bantuan bibit cabai, tak menjamin semua mendapat bantuan. Penelusuran Suara NTB, ternyata tidak semua petani cabai di Kota Mataram mendapatkan bantuan. Sebagaimana pengakuan Mahyudin, salah satu petani cabai  di Kecamatan Sekarbela. Ia hanya menjadi penonton lahan cabai milik Sakirin, ketua kelompok tani Tanjung Karang yang mendapat bantuan untuk 10 hektar, tidak jauh dari arealnya.

Ia menuturkan, selama ini hanya menanam cabai di lahan sewaan seluas 25 are. “Saya biaya sendiri semuanya,” ucap Mahyudin.

Jika saja bantuan 10 hektar itu dibagi ke kelompoknya, akan merata kesejahteraan yang diharapnya. Tapi yang disadari Mahyudin, di sekitar  area persawahan itu mustahil bisa ditanam cabai untuk luas 10 hektar. Kalau pun ada, disebutnya, hanya puluhan are, termasuk milik Sakirin yang tidak jauh dari lahannya.  (ron/ars/ndi/yon)