Cegah Terjerat Hukum, SKPD Harus Cermat Salurkan Hibah-Bansos

Mataram (Suara NTB) – Seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB yang menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun ini diingatkan untuk berhati-hati. Penyaluran hibah dan bansos harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

‘’Semua SKPD, kalau memberikan hibah barang dan bertanggung jawab juga hibah uang selaku kuasanya. Maka dia harus memenuhi mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang hibah dan bansos. Sepanjang itu terpenuhi, ndak masalah,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, kemarin.

Tahun ini, Pemprov mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 980,89 miliar dan bansos Rp 17,4 miliar. Jumlah belanja hibah cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, sementara bansos justru mengalami penurunan.

Baca juga:  Kasus Pegadaian Godo Bima, Saksi Nasabah Mulai Diperiksa

Pada 2016, Pemprov mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 978,5 miliar, tahun 2015 Rp 712,45 miliar dan 2014 sebesar Rp 568,8 miliar. Sedangkan bansos, pada tahun 2016 sebesar Rp 34,4 miliar,

tahun 2015 Rp 35,98 miliar dan 2014 sebesar Rp 48 miliar.

Supran menepis anggapan bahwa dana hibah dan bansos rawan terjadi penyimpangan. Pasalnya, penyaluran dana hibah dan bansos sudah ada mekanismenya. Baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun regulasi lainnya.

“Kalau sudah terpenuhi dalam regulasi itu, tidak masalah. Ndak usah takut sepanjang memenuhi mekanisme yang ada. Prosedur itu harus dijalankan dengan benar dan tepat,” ucapnya.

Baca juga:  Kasus Marching Band, Penyidik Gandeng PPATK Telusuri Aset Tersangka

Supran juga mengatakan penyaluran dana hibah dan bansos tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Menurutnya, hibah dan bansos merupakan kebutuhan masyarakat.”Jangan dihubung-hubungkan dengan Pilkada.  Silakan Pilkada berjalan. Pilkada  tahun 2013 kan ndak ada masalah,” katanya.

Ia menegaskan Pilkada silakan berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian pelaksanaan APBD berjalan sesuai schedule yang sudah direncanakan. “Jadi jangan dikaitkan dengan Pilkada APBD itu, ndak ada hubungannya. Tanpa Pilkada pun kita harus hati-hati. Kalau ndak begitu, ditangkap kita nanti,” tandasnya. (nas)

Tabel jumlah  alokasi dana hibah dan bansos Pemprov NTB

No.TahunHibah (miliar)Bansos (miliar)
12017980,8917,4
22016978,534,4
32015712,4535,98
42014568,848

Sumber : BPKAD NTB