Kepala OPD Banyak Absen Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Mataram (Suara NTB) – Rapat paripurna membahas empat buah Raperda usul Pemprov NTB pada Rabu (20/9) minim dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 45 OPD yang ada, hanya dua Kepala OPD yang menghadiri rapat paripurna tersebut, yakni Kepala BPSDM NTB, H. Rusman, SH, MH dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si. Sementara Kepala OPD lainnya absen dan hanya mengutus pejabat eselon III.

Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap empat buah Raperda usul Pemprov NTB. Yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Raperda tentang pemerintahan berbasis elektronik, Raperda tentang PT. Gerbang NTB Emas (GNE) dan Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dua Raperda terakhir merupakan perubahan dari Perda yang ada sebelumnya.

Infomasi yang diserap Suara NTB dari salah satu pegawai yang enggan dikorankan namanya, minimnya kehadiran Kepala OPD dalam rapat paripurna itu disinyalir akibat tidak adanya Gubernur maupun Wakil Gubernur (Wagub) NTB di daerah. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, Gubernur Dr.TGH.M.Zainul Majdi sedang berada di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas.

Baca juga:  Muncul Pesaing Plt Kepala Disperin NTB

Kemudian, Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H.Sayuti,M.Sc, Ph.D bersama sejumlah Kepala SKPD sedang berada di Cina kaitannya dengan Geopark Rinjani dan penandatangan sejumlah kerjasama. Pantauan Suara NTB, terlihat banyak kursi kosong akibat ketidakhadiran Kepala OPD dan pejabat lingkup Pemprov NTB.

‘’Pak Gubernur lagi di Jakarta, Wagub dan Sekda yang ke Cina,” kata  Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME ketika dikonfirmasi, Rabu, 20 September 2017.

Irnadi menjelaskan secara singkat mengenai kunjungan Wagub dan sejumlah Kepala OPD ke Cina. Ia mengatakan, Wagub akan berangkat ke Cina pada Kamis, 21 September 2017 dalam rangka penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, sains, teknologi, budaya dan olahraga di Ningsia Hui Cina. ‘’Sekda terkait dengan pengelolaan geopark,’’ tandasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, gubernur diwakili Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Ketidakhadiran gubernur maupun Wagub dalam rapat paripurna tersebut sempat mengundang interupsi dari Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Ali Achmad, SH. Ia mempertanyakan alasan ketidakhadiran gubernur maupun Wagub yang  mendelegasikannya ke Asisten I.

Baca juga:  Pemprov Petakan 1.228 Jabatan Eselon III dan IV Berpotensi Dihapus

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang memimpin sidang paripurna tersebut menyatakan berdasarkan informasi dari Asisten I bahwa gubernur didampingi Sekda sedang berada di Cina terkait dengan Geopark Rinjani. Kemudian, Wagub sedang berada di Jakarta mewakili gubernur menghadiri tugas pemerintahan yang tak bisa diwakilkan kepada Asisten.

“Mohon izin pada sidang paripurna hari ini yang mewakili Pak Asisten I. Kita bisa terima ya,” katanya melempar ke seluruh anggota Dewan yang hadir.

Setelah anggota Dewan menyatakan setuju, kemudian rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan itu dilanjutkan. Diawali dari pemandangan umum dari Fraksi Golkar hingga giliran terakhir Fraksi Bintang Restorasi. (nas)