NTB Sulit Jadi Provinsi Layak Anak

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB dinilai masih sulit mewujudkan diri menjadi provinsi layak anak. Mengingat saat ini NTB belum keluar dari praktik pernikahan di bawah umur. Di samping itu, dari 10 kabupaten dan kota, masih ada daerah di NTB, yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang belum melakukan launching jadi kabupaten layak anak.

Sedang dari 9 kabupaten dan kota yang sudah launching, hanya Kota Mataram yang saat ini berstatus pratama. Status pratama merupakan status paling rendah suatu daerah menuju status KLA yang merupakan status paling tinggi setelah utama dan madya.

Dalam keterangan persnya, Rabu, 20 September 2017, Deputi Kementerian PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak yang juga Ketua KLA Nasional, Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc., M.Fin., menyebut, ada 24 indikator KLA. Salah satunya ialah menurunya praktik pernikahan di bawah umur. Catatan Kementerian PPA, Provinsi NTB masih belum bebas dari praktik perkawinan di bawah umur bersama dengan provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Untuk NTB harus segera lakukan langlah kongkrit, karena akan pengaruhi IPM. Perkawinan di bawah umur ini salah satu indikator KLA,” ujar Rosalin usai mengisi kegiatan Workshop Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak Menuju Indonesia Layak Anak 2030 di Mataram.

Diakuinya, perkawinan anak di bawah umur melahirkan indeks pembangunan daerah menjadi rendah. Selain itu aspek ekonomi juga pasti rendah.

Baca juga:  Hj. Niken Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Nasional

“Persoalan perkawinan di bawah umur. 14 tahun nikah bagaimana kualitas anak yang dilahirkan bagaimana. Risiko ke ibu, komplikasi, angka kematian ibu melahirkan. Aspek pendidikan anak pasti DO (drop out), aspek ekonomi, lahir anak beranak. Lalu pekerjaan apa yang bisa dikerjakan oleh anak umur SD,” sambungnya.

Ditambahkan pula KLA sesungguhnya merupakan sistem pembangunan berbasis anak. Pemerintah ingin membangun KLA ini dalam rangka menuju Indonesia layak anak tahun 2030 sebagaimana yang dicanangkan oleh mantan Presiden SBY pada tahun 2010 lalu.

Hanya kata dia, Indonesia baru akan terwujud menjadi Indonesia layak anak kalau provinsinya sudah layak anak. Begitupun juga provinsi dapat berstatus sebagai provinsi layak anak kalau kabupaten dan kotanya sudah layak anak secara berjenjang.

Untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak, saat ini pemerintah melibatkan 27 Kementerian dan 117 Eselon II yang menangani semua indikator KLA. Pihaknya berharap di tingkat daerah, ada rencana aksi kabupaten kota layak anak yang terintegrasi dengan RPJMD. Di samping itu juga berharap agar para kepala daerah segera mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk mendukung terwujudnya KLA.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, mengemukakan  saat ini angka gizi buruk di NTB masih sebesar 17 persen. Angka tersebut masih tinggi di atas rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 13 persen. Sedang angka melahirkan di bawah usia 19 tahun masih sekitar 10 persen.

Baca juga:  Jurnalis Suara NTB Raih Penghargaan Piala Merak 2019

Pulau Lombok menempati urutan paling tinggi dengan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Angkanya mencapai 19,25 persen. Sedang di Pulau Sumbawa usia perkawinan rata rata sudah di atas 21 tahun. “Ada kaitannya antara nikah muda dengan melahirkan muda,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, praktik perkawinan di bawah umur berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Adanya kasus gizi buruk juga salah satu akibat dari perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan tumbuh kembang anak yang dilahirkan belum sempurna. Begitupun risiko kematian pada ibu melahirkan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM., mengaku siap mengejar target pemerintah pusat, terutama mendorong kabupaten kota yang belum launching agar segera me-launching jadi KLA. Sedang yang sudah launching agar mempersiapkan tindak lanjut dan rencana aksi berikutnya.

Diakui Hartina, salah satu yang kini jadi prioritas ialah mewujudkan berbagai indikator KLA satu persatu mulai dari hak anak mendapatkan tempat bermain yang layak, hak anak untuk memperoleh akte kelahiran, pembentukan sekolah ramah anak dan lain sebagainya. (dys)