Ribuan Paket Proyek PL Belum Dieksekusi Jadi Pembahasan Rapim

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  (TGB) kembali menggelar rapat pimpinan (rapim), Rabu, 30 Agustus 2017. Dalam rapim kali ini, Gubernur diwakili Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D., dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME., yang dikonfirmasi mengaku, salah satu yang dibahas dalam rapim adalah mengenai ribuan paket proyek penunjukan langsung (PL) atau non lelang yang belum dieksekusi OPD hingga Agustus lalu.

“Bagi OPD yang memang masih rendah capaian supaya dimaksimalkan. Supaya target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Itu perintah pimpinan,” kata Irnadi dikonfirmasi, Rabu, 30 Agujstus 2017 sore.

Meskipun ada ribuan paket proyek non lelang atau PL yang belum dieksekusi, kata Irnadi, secara keseluruhan serapan APBD NTB 2017 senilai Rp 5,008 triliun cukup ideal pada posisi 28 Agustus 2017. Di mana, realisasi keuangan pada posisi 54,46 persen dan fisik 55,53 persen.

Baca juga:  Pemerintah akan Bangun Guest House dan Homestay Tahun Depan

Ia mengatakan dari sisi target sampai Agustus, memang serapannya masih berada di bawah target. Tetapi deviasinya tidak terlalu besar. Begitu pula jika dibandingkan dengan serapan anggaran pada periode yang sama tahun lalu, kata Irnadi masih berada di bawah target.

“Di bawah target ini karena memang kita di 2017 baru melaksanakan kegiatan berdasarkan OPD baru. Tentu memang butuh penyesuaian-penyesuaian di sana untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beberapa OPD baru. Kalau dibandingkan tahun lalu memang kita saat ini lebih rendah,” katanya.

Ia mengatakan penyerapan anggaran tahun 2017 ini memang banyak kendala, salah satunya penyesuaian OPD. Mantan Kepala Biro Pemerintahan ini menjelaskan, banyak juga program/kegiatan OPD yang direncanakan pada triwulan III dan IV.

Dari sisi lelang, katanya, sudah selesai proses yang ada di OPD. Untuk proyek yang non lelang diakui memang ada yang belum berproses atau dieksekusi. “Tapi pada prinsipnya karena ini sudah 68 persen eksekusi, itu kendalanya OPD mengikuti time schedule dan arus kas. Tidak mungkin anggaran yang ada di triwulan III dan IV itu dilaksanakan di triwulan I dan II,” terangnya.

Baca juga:  PDIP dan PKS Minta Pembangunan Kantor Walikota Ditunda

Ia menjelaskan serapan anggaran akan lebih banyak di triwulan III dan IV. Sementara pada triwulan I dan II memang agak kecil serapannya, karena awal tahun anggaran dan butuh persiapan.

“Triwulan I itu memang persiapan administrasi. Makanya kecil dia targetnya pada triwulan I dan II. Pada triwulan III dan IV besar. Itulah yang disesuaikan oleh OPD,” terangnya.

Dalam rapim tersebut, kata Irnadi, Sekda menekankan supaya serapan anggaran pada triwulan III dan IV dimaksimalkan. Paket kegiatan atau proyek yang sedang dalam proses supaya dikawal. “Tapi dari angka yang ada tinggal beberapa persen saja . Sekarang 1.749 paket proyek non lelang yang belum sekarang atau sekitar  35 persen yang belum proses,” tandasnya. (nas)