50 Persen Tanah di NTB Belum Bersertifikat

Mataram (Suara NTB) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat sebanyak 50 persen tanah yang ada di NTB, belum bersertifikat. Persoalan ini rawan memicu sengketa, karena itu, legalitas kemilikan lahan dikebut melalui Program Nasional Agraria (Prona).

Secara nasional juga demikian, sekitar 120 juta bidang, baru 60 juta bidang yang sudah disertifikat. Atau tahun 1960-an sampai saat ini, baru 40 persen sampai 50 persen yang sudah disertifikat. Demikian juga yang terjadi di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Karena itu, menjadi program khusus pemerintah saat ini untuk melakukan reformasi agraria, dengan memprogramkan sertifikat seluruh tanah di Indonesia tuntas pada 2025 mendatang.

Di NTB, kata Kepala Bagian TU di Kanwil BPN NTB, Jaka Pramono, jumlah bidang tanah diperkirakan mencapai 1,7 juta persil, dari luas tanah di NTB mencapai NTB 2,015 juta hektar. Diluar areal hutan yang luasnya 1 jutaan hektar.

“Yang sudah terdaftar 850 persil, yang belum sama sekali, sekitar 50 persen,” ungkap Jaka di ruang kerjanya, Senin, 28 Agustus 2017. Dengan masih luasnya tanah yang belum disertfikat, tentu menjadi perhatian pemerintah. Karena sengketa sering dipicu belum adanya sertifikat. Bukan berarti yang sudah bersertifikat tidak zero sengketa.

Pemerintah sedang mencoba mengupayakan untuk mendaftar semua tanah masyarakat melalui Prona.

Di BPN, ada dua mekanisme pendaftaran tanah. Bisa melalui program Prona atau bisa melalui swadaya masyarakat.

“Yang belum pernah bersertifikat sama sekali inilah yang menjadi perhatian pemerintah. Yang belum terdaftar inilah yang dikejar pemerintah untuk dituntaskan hingga 2025 selesai,” imbuhnya.

Tahun 2016 lalu, lanjut Jaka. Secara nasional ada 1,080.000 yang disertifikat. NTB mendapat jatah 70.000 persil. Kendati demikian, jatah yang diterima NTB terhitung cukup tinggi disbanding provinsi lainnya. Terutama di Pulau Jawa yang mendapat alokasi jatah prona kecil.

Lantas seperti apa program tersebut tahun 2017 ini? Jaka menjabarkannya. Rencana awal pemerintah, akan melakukan sertifikat sebanyak 5 juta persil. Dalam perjalannya, keterbatasan anggaran menjadi kendala target tersebut menjadi 2 juta persil. Untuk tahap pertama, NTB mendapat bagian sangat kecil, hanya 15.000 sertifikat, seluruhnya telah dituntaskan.

Dalam perjalannya, pemerintah semakin bersemangat mewujudkan 5 juta sertifikat tahun ini. NTB, kembali mendapat jatah untuk menyelesaikan 100.000 persil.

“Nampaknya pemerintah memiliki cukup anggaran. Tahun ini sudah selesai 15.000 sertifikat, sekarang tambah lagi 100.000 sertifikat. Jumlah yang tidak kecil, tapi harus dilaksanakan. Karena itu ada yang bahkan sampai tidak pulang dan tidak libur untuk mengejar target pemerintah,” ujarnya.

BPN wilayah NTB memperkuat koordinasinya dengan BPN di masing-masing kabupaten/kota, guna mewujudkan target pemerintah tersebut. Bahkan dalam rangka itu, BPN menggunakan bantuan drone untuk mempercepat pengukuran. (bul)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.