Tak Selesaikan Laporan, Dana Desa Tahap II Terancam Tidak Dicairkan

Mataram (suarantb.com) – Pencairan dana desa tahap II akan dilakukan pada agustus mendatang. Laporan realisasi dana desa tahap I disebut sebagai syarat pencairan dana desa tahap selanjutnya. Bila laporan tidak lengkap,  dana desa tahap II tidak akan dicairkan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat  Perbendaharaan (DJPB)  NTB, Taukhid mengatakan pihaknya tidak akan mencairkan dana desa tahap II jika desa tidak menyelesaikan laporan. Tenggat waktu penyelesaian laporan diberikan DJPB hingga 24 Juli 2017.

“Memang untuk daerah-daerah yang tidak dapat membuat laporan hingga tanggal tenggat waktu itu ya tidak dapat dicairkan dana berikutnya,” kata Taukhid kepada awak media,  Jumat, 7 Juli 2017.

Baca juga:  Korupsi DD/ADD, Mantan Kades Pengembur Dituntut Enam Tahun Penjara

Menurut Taukhid, tidak dicairkannya dana desa itu adalah sanksi yang biasa. Sanksi itu merupakan dorongan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Peraturan itu

dikeluarkan untuk mengedukasi desa dan Pemda dalam pengelolaan dana desa yang diberikan.

“Dikasi duit kok ndak dipakai? Masa kalau udah makai tidak mau tanggung jawab, kan gitu,” ujarnya.

Taukhid menyindir Pemda yang belum mencairkan dana desa tahap II. Ia menyebut mengabaikan hak-haknya sendiri. Seharusnya Pemda dan desa harus melakukan kerja keras untuk menunjukkan hasil yang diinginkan. Namun jika bekerja biasa-biasa saja dan mengabaikan pertanggungjawaban berarti mengabaikan kesempatan yang diberikan pemerintah.

Baca juga:  Rp387,75 Miliar DD Masih Mengendap, Desa Diwajibkan Tuntaskan LPJ

Menurutnya, jika daerah tidak mencairkan dana desa yang menyebabkan pembangunan desa tidak berjalan mala  dapat merugikan. Bukan hanya merugikan desa tetapi juga merugikan daerah. Seharusnya Pemda memberikan edukasi kepada desa dalam pengelolaan dana desa dan penyelesaian laporan.

“Harusnya daerah itu mengedukasi desanya supaya bisa menyelesaikan itu dengan baik,” pungkasnya. (bur)