Komentar Fahri Hamzah Soal Kasus Dugaan Penghinaan Terhadap TGB

Mataram (suarantb.com) – Kasus dugaan penghinaan terhadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memang tengah menjadi perhatian banyak pihak. Kasus ini tak luput pula dari perhatian Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, H. Fahri Hamzah.

Ditemui suarantb.com usai mengisi sambutan dalam acara Peluncuran Buku Karya Mantan Wagub NTB, Badrul Munir di Taman Budaya Mataram, Sabtu pagi, 22 April 2017, Fahri menyampaikan proses hukum menjadi pilihan tepat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Terlebih, ia menilai dugaan penghinaan yang dilakukan Steven Hadisuryo Sulistyo bisa dikategorikan bentuk tindak pidana.

“Dilaporkan atau tidak dilaporkan kalau dia terbukti melakukan penghinaan terhadap ras dan etnis maka itu pidana. Dan apa yang dilakukan oleh saudara Steven itu pidana, tanpa perlu dilaporkan itu otomatis jadi pidana,” ujarnya.

Menurut Fahri tindakan Steven bertentangan dengan Undang-Undang Anti Diskriminasi. Sehingga proses hukum harus ditempuh. Ia pun menambahkan, TGB telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut.

” Saya kira memang proses hukum dilanjutkan, untuk memberi pelajaran bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ndak boleh rasialisme,” tandasnya.

Kamis, 20 April 2017 lalu TGB memang telah didatangi oleh Penyidik dari Polda Metro Jaya

mengenai dugaan penghinaan yang menimpanya. Melalui Karo Humas dan Protokol Setda NTB, TGB menyampaikan bahwa ia dan istri sudah memaafkan pelaku.

“Kami sudah maafkan karena kami menghargai pernyataan maaf bermaterai yang disampaikan saudara Steven. Ajaran agama juga mendorong kita untuk memberi maaf kepada orang yang salah,” ujar TGB.

Yusron menambahkan karena ada banyaknya masyarakat yang mengadukan penghinaan ini ke kepolisian, TGB menilai ini menjadi kewajiban kepolisian untuk menindaklanjutinya dengan baik dan tuntas.

Terkait jati diri sebenarnya dari Steven juga menurut TGB patut ditelusuri. Banyak spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa yang bersangkutan memiliki KTP bermasalah atau palsu.

“Kalau informasi ini benar, menurut Pak Gubernur berarti ada potensi pemalsuan dokumen negara. Yang bisa menginvestigasi secara tuntas adalah kepolisian agar semua hal terkait peristiwa ini menjadi jelas,” katanya.

Selain surat permohonan maaf, ada pula surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan dan seseorang bernama Jones Djatisasmito yang turut menyaksikan peristiwa di Changi serta mengaku sebagai keluarga pelaku.

“Saya yakin apabila kepolisian serius, maka yang bersangkutan akan dapat segera ditemukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tambah TGB. (ros)