23 Tahun di Malaysia, TKI Tak Tahu Nama Gubernur NTB

Kuala Lumpur – Muzakkir (43) warga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sudah 23 tahun menjadi TKI di Malaysia. Ia bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. Selama 23 tahun ini ia mengaku sudah pulang sebanyak sembilan kali untuk bertemu orang tua, istri dan anaknya. Karena sudah puluhan tahun di Malaysia, ia mengaku sudah terbiasa dengan kehidupan dan kebiasaan orang Malaysia. Saat ditanya apakah ia mengetahui nama Bupati Lombok Tengah dan Gubernur NTB, ia mengaku tidak tahu.

“Saya tidak tahu, karena selama ini saya tidak pernah memilih Gubernur atau Bupati. Hal ini karena saya jarang pulang ke Lombok. Hidup saya sudah di sini, sebab di Lombok tidak ada pekerjaan,” akunya kepada Suara NTB, di Kuala Lumpur, Jumat, 17 Maret 2017.

Muzakkir tidak memiliki rencana untuk bekerja di NTB. Ia mengaku sudah merasa nyaman di Malaysia. Menurutnya, Negara Malaysia lebih menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dan keuntungan daripada Indonesia dan NTB pada khususnya.

Baca juga:  TGB Ajak Warga NW Jaga Keutuhan NKRI

Begitupula yang dikatakan Hadi Gunawan, TKI asal Suralaga Kecamatan Lombok Timur. Ia mengaku sudah bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 15 tahun. Ia juga tidak mengetahui nama Gubernur NTB, bahkan nama Bupati Lombok Timur.

“Siapapun yang jadi Gubernur atau Bupati, saya tetap jadi TKI. Jadi tidak ada pengaruhnya untuk kehidupan saya. Karena saat pulang pun saya tidak ada pekerjaan. Karena tidak ada lapangan pekerjaan di Lombok,” akunya.

Sebagai warga NTB yang hanya memiliki ijazah SD menurut Muzakkir sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kendati pun itu pekerjaan kasar seperti buruh bangunan. Menurutnya pekerjaan di NTB masih sangat susah dan upahnya pun terbilang sedikit.

“Kalau di Malaysia pun kita bisa dapat minimal Rp 5 juta sebulan. Kalau sedang musim panen bisa dapat Rp 7 juta sebulan. Di NTB tidak ada yang mau kasih upah segitu,” ujarnya.

Baca juga:  TGB Ajak Warga NW Jaga Keutuhan NKRI

Ia berharap agar Pemerintah Pemprov dapat menyediakan pekerjaan untuk masyarakat NTB dengan upah yang layak. Sehingga Muzakkir dan Hadi Gunawan tidak perlu lagi bekerja sebagai TKI.

“Kalau keinginan untuk pulang itu pasti ada, karena ada anak dan istri di rumah. Tapi yang membuat saya tidak mau pulang ya itu, kalau di rumah –saya tidak punya pekerjaan. Mau kasih makan apa anak dan istri saya,” kata Muzakkir.

Selain itu, ia juga berharap saat pemilihan kepala daerah KBRI bisa memfasilitasi. Sehingga ia dapat menggunakan hak suaranya, meskipun berada di negeri orang. Sehingga ia bisa mengetahui siapa saja calon kepala daerah yang memimpin daerahnya saat itu. (lin)