Kota/Kabupaten di NTB Belum Layak Anak

Mataram (suarantb.com) – Tidak ada satu pun kota dan kabupaten di NTB yang telah mendapatkan predikat Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Demikian pernyataan dari Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi, Rabu, 22 Februari 2017.

“Kita mungkin salah satu provinsi yang belum ada satu pun kabupaten/kota yang meraih predikat Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Yang dapat predikat KLA Pratama pun belum ada,” ungkapnya pada suarantb.com.

Ada lima tingkatan KLA yang akan diperoleh kabupaten/kota, yaitu KLA Pratama, KLA Muda, KLA Madya, KLA Nindya dan KLA Utama. Dan menurut Joko untuk penghargaan KLA Pratama saja belum ada kabupaten/kota di NTB yang telah mendapatkan. Meski telah ada tujuh kabupaten/kota yang meluncurkan program KLA.

“Banyak daerah yang sudah launching, bahkan kayaknya dipaksakan hanya sekedar launching. Yang sudah launching itu Mataram, Lobar, KLU, Loteng,  Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Kalau KSB dan Sumbawa saya kurang informasi, tapi Lotim belum,” jelasnya.

Untuk bisa melakukan peluncuran program KLA saja, diakui Joko ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki gugus tugas KLA dan kedua, memiliki rencana aksi.

“Ini ada daerah sudah launching, tapi rencana aksi ndak ada. Ada daerah sudah punya rencana aksi seperti Kota Mataram,  tapi pelaksanaannya hanya sebatas rencana. Padahal kalau ada rencana aksi ya harus dilaksanakan,” ucapnya.

Di Mataram sendiri, diakui Joko hanya program pengurusan akta kelahiran yang sudah berjalan. Dan sudah mencapai angka 90 persen lebih. Disusul oleh Lombok Utara yang sudah 85 persen.

“Itu progres yang sudah cukup bagus, tapi tidak dibarengi oleh hal lain. Contohnya, pernikahan usia anak, kita belum melihat ada upaya sistemik yang dilakukan oleh pemerintah,” komentarnya.

“Di Mataram saja masih di kisaran 200 kasus per tahun. Di KLU malah 1000 kasus per tahun, ini kan cukup meresahkan,” tambahnya.

Kendala mandeknya program KLA dijelaskan Joko terutama terletak pada komitmen pemerintah.

“Kepala daerah sudah berkomitmen, tapi SKPD nya masih melempem. Ada yang kepala daerahnya tidak tahu, hanya SKPD nya saja yang mengusulkan. Sehingga kemudian SKPD bersangkutan tahunya hanya launching saja tidak ada action yang lain,” pungkasnya.

Joko menegaskan mewujudkan Kota Layak Anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Seperti di Mataram, seharusnya bukan saja Dinas Dukcapil yang bergerak.

“Untuk wujudkan KLA harus dikerjakan ramai-ramai. Masalah anak itu tidak bisa diselesaikan satu SKPD, semua komponen harus digerakkan,” katanya.

Manfaat dari penerapan KLA memang tidak bisa langsung dirasakan. Oleh sebab itu Joko menyebutnya sebagai bentuk investasi jangka panjang.

“Tidak akan kelihatan dalam 1-5 tahun, satu periode kepemimpinan bupati walikota tidak akan kelihatan. Tapi akan kelihatan 10-20 tahun yang akan datang,” imbuhnya. (ros)