Pemprov Bantah Dominasi Pengambilan Kebijakan

Mataram (suarantb.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si membantah eksekutif dianggap terlalu mendominasi legislatif dalam penentuan Kebijakan. Ia menegaskan eksekutif dan legislatif merupakan dua lembaga yang bermitra dan saling melengkapi untuk menjalankan roda Pemerintahan di NTB.

Jika ada anggota DPRD NTB yang menyebut Eksekutif terlalu mendominasi dalam penentuan dan pengambilan kebijakan, menurutnya hal tersebut merupakan ungkapan yang tak rasional. Sebab tugas pokok dan fungsi kedua lembaga tersebut sudah jelas aturan mainnya.

Hal tersebut dikatakan Wagub kepada wartawan, Minggu, 18 September 2016. Amin menegaskan bahwa, dua lembaga tersebut merupakan mitra, dan tidak dibenarkan salah satu mendominasi yang lain. “Apanya dominan. Ini kan kemitraan. Kemitraan ini, tetap kita jaga,” katanya.

Selain menanggapi pernyataan beberapa anggota Dewan yang menyebut eksekutif terlalu dominan, Amin juga menyebut pernyataan anggota Dewan yang merasa tertipu oleh eksekutif yang telah menjanjikan kenaikan tunjangan perumahan menjadi Rp 13 juta per bulan. Sampai saat ini hal tersebut belum mendapat kepastian. “Ndak ada istilah janji-janji, ya itu kita riil. Itu kan bahasa-bahasa yang kurang pas,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut adalah ungkapan yang kurang pas, sebab disampaikan oleh anggota DPRD yang merupakan corong dari suara rakyat.

Sebelumnya, Sekretaris

Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH menyebut Pemprov NTB terlalu mendominasi legislatif dalam penentuan kebijakan. Ia menyebut hal tersebut sebagai tindakan yang kurang pantas dilakukan oleh eksekutif terhadap legislatif selaku mitra kerja.

Sebagai contoh, kata Nurdin seperti tindakan eksekutif yang hanya merealisasikan lima persen aspirasi anggota Dewan. Menurutnya, hal tersebut telah membuat para anggota DPRD NTB merasa tak dianggap sebagai mitra kerja dalam memajukan Provinsi NTB.

“Hasil reses yang diserap pemerintah hanya lima persen. Lebih banyak yang tercecer daripada yang diserap. Yang terakomodir hanya lima persen, berarti yang tercecer 95 persen. Dengan begitu, Pemerintah mengabaikan hasil paripurna Dewan. Reses setara dengan Musrenbang,” bebernya.

Menurut Nurdin, sebagai perpanjangan tangan rakyat, untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, sampai pada keputusan paripurna Dewan, seharusnya eksekutif memberikan porsi yang lebih banyak pada aspirasi yang diusulkan DPRD NTB. Ketika hal tersebut tidak diakomodir oleh pemerintah, sama halnya dengan mengabaikan suara rakyat yang disampaikan melalui para wakilnya di Udayana.

“Ketika Reses tidak diakomodir eksekutif, maka mereka tidak mengakomodir aspirasi rakyat. Salam dari kami, ketika aspirasi kami tak diakomodir, sama dengan tidak menggubris aspirasi rakyat,” katanya. (ast)