Kurtubi Sarankan NTB Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek berskala besar yang direncanakan dibangun di NTB, membutuhkan dukungan daya listrik yang besar. Namun, menurut Anggota DPR RI, Dr. Kurtubi, saat ini ketersediaan listrik di NTB belum siap untuk mendukung investasi besar. Untuk itu ia menyarankan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di NTB.

Kurtubi menegaskan, dirinya sudah meminta kepada pemerintah dan PLN untuk merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dan Road Map Kelistrikan Nasional yang mencakup NTB. Revisi diperlukan demi memuluskan kebijakan yang dapat mendukung penghapusan pemadaman dan mendukung investasi skala besar di NTB.

Kurtubi menegaskan, saat ini sejumlah proyek besar akan dibangun di NTB. Proyek itu antara lain, pembangunan Kawasan Mandalika dan Proyek Global Hub di Kayangan, Lombok Utara yang rencananya dibangun secara terpadu dengan Kilang BBM.

Menurut Kurtubi, proyek-proyek semacam itu, bersama dengan proyek lainnya akan melahirkan kebutuhan listrik NTB yang relatif  besar dalam 20 tahun kedepan. Untuk itulah, ujarnya, mulai saat ini penyediaan tenaga listrik yang memadai untuk jangka panjang harus mulai direncanakan dengan tepat.

“Untuk ini saya usulkan untuk memasukkan PLT Nuklir/Thorium di NTB kapasitas besar dengan model terapung atau disediakan lokasi yang tepat, seperti di Gili di sekitar Sekotong,” ujarnya.

Menurut Kurtubi, jika dapat dibangun, PLTN Terapung bisa menyuplai 500 MW daya listrik. Angka ini menurutnya setara dengan tiga kali daya listrik yang mampu dipasok PLN di NTB saat ini. Pintu kebijakan harus dibuka untuk memudahkan pembangunannya.

Kurtubi juga menampik kekhawatiran terkait risiko fatal yang dapat terjadi jika ada kerusakan pada PLTN. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan untuk pembangunan PLTN saat ini sudah sangat maju. “Sistem pengamanannya, jauh lebih maju dibanding dengan generasi PLTN Fukushima atau PLTN Chernobyl,” ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini PLTN sudah dibangun di 62 negara, termasuk semua negara industru maju. Saat ini peluang membangun PLTN masih terhambat oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir. “Kalau KEN ini direvisi, investor akan segera masuk ke Indonesia. Tentu mereka harus bekerjasama dengan PLN,” ujarnya.

Untuk Pulau Sumbawa, Kurtubi minta pemerintah menetapkan Sumbawa sebagai Kawasan Industri Berbasis Tambang. Penetapan ini juga membawa konsekuensi perlunya listrik yang cukup untuk sistem Sumbawa. Kurtubi menilai, proses pemurnian konsentrat Newmont juga semestinya dilakukan di Pulau Sumbawa. “Saya di Komisi VII,  tidak setuju jika smelternya di Gresik.” (aan)