NTB Usulkan Wilayah Pertambangan Rakyat Seluas 1.000 Hektare

Zainal Abidin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – NTB menjadi salah satu daerah percontohan dari enam provinsi di Indonesia dalam pengelolaan pertambangan rakyat. NTB mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 1.000 hektare ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 4 Oktober 2021 menjelaskan secara regulasi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan WPR melalui Gubernur ke Pemerintah Pusat.

Iklan

“Sudah kita lakukan usulan WPR dari kabupaten, sudah kita usulkan ke pusat. Dengan luas sekitar 1.000 hektare,” sebut Zainal.

Seluas 1.000 hektare WPR yang diusulkan ke Kementerian ESDM, tersebar di 39 lokasi di NTB. Namun, kata Zainal, usulan WPR dari kabupaten/kota belum dilengkapi dengan dokumen pengelolaan dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Sehingga, ada sebagian yang sudah dibantu Pemprov NTB. Seperti dokumen pengelolaan dua WPR di Lombok Barat dan tiga WPR di Kabupaten Sumbawa.

“Sebenarnya kabupaten yang harus membuat dokumennya. Cuma kita bantu kabupaten untuk mempercepat,” jelasnya.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, kata Zainal, WPR bisa dikelola oleh koperasi dan perorangan. Sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, WPR bisa dikelola oleh koperasi, perorangan dan kelompok.

Dengan UU Minerba yang terbaru, pengelolaan pertambangan rakyat standarnya sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Baik standar lingkungan dan pengelolaannya.

Dalam UU No. 3 Tahun 2020, lanjut Zainal, luas WPR sampai 100 hektare untuk satu izin. Sementara dalam UU sebelumnya, maksimal 25 hektare.

“Terkait usulan WPR seluas 1.000 hektare itu, nanti pusat juga akan mereview. Badan Geologi juga akan mereview. Mudah-mudahan disetujui semua,” harapnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional