NTB Sulit Sanksi ASN Gunakan Elpiji Subsidi

Muhammad Nasir (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., telah menandatangani Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 188.65-52/092/Ekon-II/2021 tentang pelarangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD dan masyarakat mampu menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kilogram. Namun pelarangan tersebut terancam tak berjalan optimal, sehingga perlu dibentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan.

Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 11 Juni 2021 menyerahkan soal pengawasan ini di Dinas Perdagangan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir meminta agar dibentuk tim terpadu lintas OPD.

Iklan

Menurut Nasir, pemberian sanksi bagi ASN yang menggunakan LPG subsidi masih sulit diterapkan saat ini. Ia mengatakan perlu sosialisasi kepada seluruh ASN dan masyarakat yang ada di NTB.

“Belum ada penertiban bagi ASN yang menggunakan LPG subsidi. Harus ada sosialisasi dulu. Setelah itu adakan penertiban. Kalau ada penertiban, berikan peringatan,  masih dilanggar baru dikasih sanksi,” kata Nasir.

Ia mengatakan tidak mungkin ASN langsung diberikan sanksi, sebelum ada peringatan. Sebelum adanya pemberian peringatan, maka larangan penggunaan LPG subsidi bagi ASN harus terlebih dahulu disosialisasikan.

“Harus ada tahapan-tahapan. Seharusnya ada  surat edaran ke semua agen-agen atau pengecer. Mungkin Pertaminan harus memberikan kartu. Kalau tak bisa menunjukkan kartunya, tidak bisa beli LPG yang 3 kilogram. Kalau ujuk-ujuk kita kasih sanksi maka repot,” ucapnya.

Agar pelaksanaan surat edaran tersebut efektif, maka Pertamina harus memberikan kartu bagi masyarakat miskin yang berhak menggunakan LPG subsidi. Setiap membeli LPG 3 kilogram, maka kartu tersebut harus ditunjukkan ke agen atau pengecer.

Saat ini, kata Nasir, jumlah ASN Pempprov NTB mencapai 14.000 orang. Mereka bukan saja berada di Kota Mataram, tetapi tersebar di 10 kabupaten/kota dan daerah terpencil. Sementara, LPG yang beredar di masyarakat lebih banyak yang non subsidi. Masih sangat jarang ditemukan ada yang menjual LPG non subsidi, apalagi di daerah-daerah pelosok dan terpencil.

“Perlu ada tim terpadu. Jadi kita tak saling melempar bahwa itu kewenangan Dinas Perdagangan, atau dinas lainnya melakukan pengawasan,” tandasnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si., mengatakan pengawasan terkait larangan penggunaan LPG subsidi bagi ASN dan masyarakat kurang mampu bukan berada di sana. Begitu juga jika ada pengecer atau agen yang sengaja menjual LPG subsidi ke ASN dan masyarakat mampu, pemberian sanksi bukan berada di Dinas ESDM.

“Pengawasannya di Dinas Perdagangan, karena niaga itu. Kalau agen dan pengecer pertamina yang kasih izin. Kita tak ngasih izin, itu kewenangan mereka,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, mengatakan dengan keluarnya surat edaran tersebut maka penggunaan LPG subsidi diharapkan agar tepat sasaran.

“Kalau sudah ada surat edaran, paling tidak harus dipatuhi ketentuannya sekaligus sosialisasi kepada ASN, agar tidak menggunakan LPG bersubsidi,” kata Fathurrahman.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan di lapangan seperti perhotelan. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah perhotelan terkait dengan penggunaan LPG subsidi.

“Beberapa kali kita melakukan sidak ke hotel. Kalau didapatkan maka dikenakan sanksi. Ada teguran pertama sampai ketiga,” katanya.

Selain perhotelan, restoran juga dilarang menggunakan LPG subsidi tabung 3 kilogram. Jika ada hotel atau restoran yang menggunakan LPG subsidi, maka izinnya bisa ditinjau.

“Harapannya dengan surat edaran ini  penggunaan LPG subsidi bisa  tepat sasaran, untuk masyarakat tidak mampu. Kalaupun berusaha, tetapi skala rumahan atau mikro masih bisa menggunakan,” tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional