NTB Siapkan Kemudahan untuk Pengusaha Lobster

Muslim. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memberikan kelonggaran kepada investor, khususnya investor sektor kelautan perikanan. Investor diberikan insentif. Demikian dikatakan Plt. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, saat mendampingi pengurus Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) di Mataram, Jumat, 10 Juni 2021.

Seperti diketahui, GPLI bekerjasama dengan Pemprov NTB akan mensukseskan program besar Kementerian Kelautan Perikanan RI, menjadikan Lombok sebagai pusat budidaya lobster nasional. Program ini juga didukung kemudahan pembiayaannya oleh Bank NTB Syariah. Muslim mengatakan, insentif ini tentunya akan dibijaksanai langsung oleh kepala daerah. “Jenisnya ya kemudahan-kemudahan berinvestasi,” ujarnya.

Iklan

Muslim mengatakan, kehadiran GPLI ini adalah angin segar untuk menggerakkan potensi sektor kelautan perikanan di NTB. untuk pilot project, GPLI memanfaatkan perairan di Sekotong, Lombok Barat. Dengan rencana pengembangan keramba hingga 15.000 lubang keramba. Kepala dinas mengatakan, tugas pemerintah daerah adalah memastikan investasi ini berjalan.

Disesuaikan dengan tata ruang. Perairan Sekotong umumnya adalah kawasan konservasi. Kendati demikian, menurut Muslim, kawasan konservasi di dalam Permen KP No 47 tahun 2016 tentang pemanfaatan konservasi, dan diubah dengan Permen KP No 31 tahun 2020 diperbolehkan pemanfaatkan kawasan konservasi untuk budidaya.

“Secara regulasi, sudah clear. Boleh budidaya dilakukan di kawasan konservasi, kita mungkin hanya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ruangnya. Yang kedua dari sisi estetika. Karena secara tidak langsung kita fahami bersama Sekotong identik dengan kawasan pariwisata,” ujarnya. Sehingga budidaya yang didorong oleh GPLI dan Pemprov NTB didukung Bank NTB Syariah adalah budidaya ekowisata. Perpaduan antara kondisi eksisting wisata bahari dengan rencana pengembangan budidaya berbasis wisata. “Artinya nilai estetika di tonjolkan,” imbuhnya.

Selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mematuhi ketentuan terkait pemanfaatan tata ruang laut. NTB memiliki Perda no 12 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K). Dan peraturan gubernur No 18 tahun 2018 tentag tata cara pembeiran izin investasi sektor kelautan perikanan. “Jadi proses situ kita akan fasilitasi, kita berikan kemudahan dalam arti. Tidak jauh dari regulasi yang ada. Bahkan dalam perda itu, ada ruang untuk kita memberikan insentif,” jelas Muslim.

Investasi untuk budidaya lobster yang mulai dilakukan oleh GPLI ini, harapannya dapat mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya perairan NTB yang ditentukan dalam Perda seluas 720.000 hektar. “720.000 hektar ini bisa dimanfaatkan budidaya. Budaiay apa saja, misalnya, budidaya kakap putih, kerapu, lobster, mutiara dan lainnya,” demikian Muslim. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional