NTB Protes, Jagung Diekspor Atas Nama Jatim

Mataram (Suara NTB) – NTB memprotes PT. Seger Agro dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jagung yang diekspor dalam jumlah sangat besar ke Filipina, 300.000 ton secara bertahap, Surat Keterangan Asal (SKA)-nya justru mengatasnamakan Surabaya.

NTB yang menjadi daerah produksi jagung, justru tak muncul namanya di luar negeri, sebagai penghasil. Nama Jawa Timurlah yang mencuat, sesuai SKA yang digunakan oleh eksportirnya.

Iklan

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., telah melayangkan protes kepada Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Menyusul penerbitan SKA ekspor jagung yang diangkut dari NTB. Kepala dinas juga telah menemui Frans Cahyadi, eksportirnya  (PT. Seger) yang berbasis di Sumbawa.

“Malah Pak Frans bilang, istrinya orang Sumbawa. Apalagi begitu, harusnya di perjuangkan atas nama komoditas NTB kalau ekspor,” demikian Hj. Selly.

Seperti diketahui, PT. Seger Agro kembali melakukan ekspor jagung. Tahun ini rencananya 300.000 ton. Ekspor perdana dilakukan baru-baru ini, sebanyak 11.500 ton. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dan Kepala Badan Ketahanan RI, Agung Hendriadi mewakili Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman hadir langsung pada proses pengapalan perdana melalui Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

“Saya sudah ketemu dengan Bupati Sumbawa, Pak Frans, dan Kepala Dinas Perdagangan di Kabupaten Sumbawa. Bagaimana agar SKAnya menggunakan nama NTB,” imbuhnya.

Sangat disayangkan, jika jagung-jagung NTB di ekspor atas nama daerah lain. Dalih eksportirnya, perusahaan besarnya ada di Jawa Timur. Tidak bisa demikian, kata Hj. Selly. Pemerintah melalui Permendag No. 22 tahun 2015 tentang Ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal  telah jelas mengatur daerah asal barang.

Tentu hal ini merugikan NTB. Di negara tujuan ekspor, nama daerah penghasil tak tercatat langsung. Artinya, neraca perdagangan NTB grafiknya tak bisa naik. Dinas Perdagangan telah jemput bola, mengimbau kepada seluruh pengusaha/eksportir di NTB untuk mengajukan SKA bila akan melakukan ekspor.

Tidak ada yang rumit, apalagi mahal. Hanya Rp 25.000 biayanya. Seluruhnya juga menggunakan sistem online. Dinas Perdagangan Provinsi hanya memberikan rekomendasi untuk penerbitan SKA dari Kementerian Perdagangan.

“Siapa bilang sulit. Murah dan mudah. Kalau begini caranya, kasian NTB, daerah Indonesia Timur. Dirugikan oleh daerah Indonesia bagian barat. Ini tidak adil,” protesnya. Seger harus melakukan koreksi. Tidak ada sanksi apapun yang bisa diberikan oleh Dinas Perdagangan. Tetapi etikanya tak demikian, kata Hj. Selly.

Sementara perusahaan sekelas UKM, Sasaq Maiq yang akan melakukan pengiriman produk ke Belgia, bahkan cukup aktif mengurus SKAnya dari Dinas Perdagangan NTB. Demikian juga udang vaname yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, ekspor konsentrat oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, pun menggunakan SKA NTB.

Sementara itu, Frans Cahyadi yang dihubungi Suara NTB via ponsel, belum memberikan tanggapan. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here