NTB Minta Pemblokiran Dana Dekon dan TP Rp386 Miliar Segera Dibuka

Syarwan dan H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berharap pemblokiran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon dan TP) tahun 2020 sebesar Rp386 miliar lebih segera dibuka. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, Satuan Kerja (Satker) Pemprov NTB yang memperoleh ana Dekon dan TP sudah diminta aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait agar blokir segara dibuka.

‘’Kepala Dinas kami aktif konfirmasi ke pusat begitu ada pemberitaan tentang pemblokiran,’’ kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 25 Februari 2020.

Iklan

Menurut Sekda, bukan saja Satker Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota yang kena pemblokiran anggaran. Tetapi juga Satker instansi vertikal kementerian/lembaga yang ada di NTB juga ada anggarannya yang diblokir atau dibintangi.

‘’Nanti itu yang akan menjadi bahan koordinasi kita selanjutnya. Untuk meminta pusat itu jangan mencabut bintang (blokir anggaran) di waktu Imsak telah tiba. Akhirnya lari pontang panting, kita takut juga atas kualitas (pekerjaan). Itu selalu kita suarakan ke pusat,’’ kata Gita.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini mengatakan, pembukaan pemblokiran anggaran sedang dalam proses. Adanya dana Dekon dan TP yang diblokir, menurut Gita, karena adanya kebijakan  Pemerintah Pusat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) ditemukan adanya kelemahan. Pemblokiran anggaran tersebut tujuannya agar ke depan semakin lancar dan berkualitas.

‘’Dengan adanya hasil Monev, maka untuk tahun berikut dibuat perbaikan-perbaikan. Untuk membuat perbaikan ada pedoman umum. Ini Kepala SKPD kita awal-awal tahun ini, kerjanya banyak konsolidasi ke pusat,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Kepala OPD yang memperoleh dana Dekon dan TP, lanjut Sekda, terus berkoordinasi dengan kementerian terkait menyangkut pemblokiran anggaran tersebut. ‘’Kita terus sinkronisasi, sinergi. Harapannya yang diblokir-blokir itu cepat dibuka. Supaya cepat kita eksekusi,’’ tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan, dana Dekon dan TP yang diblokir angkanya sama seperti akhir Januari lalu sebesar Rp386 miliar lebih.

Untuk pembukaan blokir dana Dekon dan TP tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB dalam hal ini Sekda. ‘’Sampai sekarang masih. Belum ada perubahan. Nanti kita update terus,’’ katanya.

Ia menjelaskan, penyebab diblokirnya dana dekon dan TP ratusan miliar untuk NTB tersebut karena pada saat pembahasan ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan belum tersajikan. Selama persyaratan belum dilengkapi, maka anggaran akan tetap diblokir.

Data Kanwil DJPB NTB hingga 31 Januari 2020, dana Dekon dan TP yang diblokir Kementerian Keuangan mencapai Rp386,8 miliar. Atau 77 persen dari total dana Dekon dan TP yang diperoleh puluhan Satker di NTB, baik OPD Pemprov NTB dan OPD Pemda kabupaten/kota.

Total dana Dekon dan TP untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp497,4 miliar. Terdiri dari dana Dekon sebesar Rp141,9 miliar dan TP sebesar Rp357,2 miliar. Ia menyebut dana Dekon yang diblokir sebesar Rp70,5 miliar atau 50,27 persen dari total pagu Rp141,9 miliar. Sedangkan dana TP yang diblokir sebesar Rp316,3 miliar atau 88,56 persen dari total pagu sebesar Rp357,2 miliar.

Untuk dana TP yang paling besar diblokir adalah Satker Distanbun NTB, angkanya mencapai Rp190,4 miliar. Dibagian item lainnya juga ada dana TP untuk Satker Distanbun yang diblokir masing-masing sebesar Rp10,7 miliar, Rp34,01 miliar, Rp12,7 miliar, Rp24,1 miliar.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur Rp1,9 miliar, Dinas Sosial Kabupaten Bima Rp634 juta, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Rp4,7 miliar, Disnakeswan NTB Rp1,4 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat Rp1,7 miliar, Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat Rp1,6 miliar, Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah Rp1,01 miliar dan Dinas Pertanian Lombok Timur Rp19,4 miliar

Sedangkan  untuk dana dekon di NTB pada tahun 2020 sebesar Rp141,9 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 22 Satker yang diblokir dananya sebesar Rp70,5 miliar.   Antara lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB sebesar Rp483 juta lebih, Dinas Pemuda dan Olahraga NTB  Rp3,7 miliar lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Rp851 juta lebih, Dinas Kesehatan NTB Rp856 miliar lebih.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan NTB Rp127 juta lebih, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Rp6,7 miliar, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Rp1,9 miliar lebih dan Rp16,4 miliar, Dinas Perdagangan NTB Rp1,4 miliar lebih, Dinas Perindustrian NTB Rp2,4 miliar lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB masing-masing Rp828 juta lebih, Rp3,07 miliar, Rp630 juta, Rp976 juta lebih dan Rp932 juta.

Kemudian, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB masing-masing Rp7,6 miliar dan Rp2,3 miliar. Dinas Dikbud NTB Rp4,5 miliar dan Rp985 juta lebih,  Disnakertrans NTB Rp318 juta, Dinas Perdagangan NTB Rp2,1 miliar dan Dinas Ketahanan Pangan NTB Rp11,08 miliar. (nas)