NTB Menuju Mandiri

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB masuk 16 provinsi di Indonesia yang masuk kategori menuju mandiri terkait dengan keuangan daerah. NTB belum masuk daerah kategori mandiri karena masih bergantung dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang dikonfirmasi Senin, 28 Juni 2021 membenarkan hal tersebut. Namun ia bersyukur, Pemprov NTB tidak masuk kategori provinsi yang belum mandiri. Ia mengatakan ada 10 provinsi yang belum mandiri dari sisi kemampuan fiskal di Indonesia.

Iklan

Kemudian, ada 16 provinsi masuk kategori menuju mandiri, salah satunya NTB.  Sedangkan hanya tujuh provinsi yang masuk kategori mandiri.

‘’NTB masuk menuju mandiri. Sebanyak 16 provinsi menuju mandiri, masuk di antaranya NTB. Kita di NTB menuju mandiri,’’ ujarnya.

Gita mengakui bahwa NTB masih sangat bergantung dari dana transfer dari Pemerintah Pusat. Ia mengatakan, NTB masih sangat membutuhkan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk akselerasi percepatan pembangunan di daerah.

‘’Tapi alhamdulillah, statusnya bukan belum mandiri. Kita masuk kategori menuju mandiri,’’ terangnya.

Lantas apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks kemampuan fiskal (IKF) agar bisa masuk daerah kategori mandiri? Sekda mengatakan, harus ditingkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan cara optimalisasi pemanfaatan aset.

‘’Ini adalah sedang proses penguatan itu. Mudah-mudahan Covid berlalu, smelter ada, event pariwisata bangkit semua, rencana realisasi investasi semakin banyak. Ini akan semakin mandiri kita nanti dari segi kemampuan fiskal,’’ tandas mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini.

Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada 10 provinsi dengan keuangan daerah masuk kategori belum mandiri dan masih bergantung pada transfer dari pusat pada 2020. Hal ini tercermin dari hasil pengukuran Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) terhadap 33 provinsi di Indonesia.

Menurut pengukuran IKF, jika nilai berada di kisaran 0 sampai di bawah 0,25, maka provinsi tersebut masuk kategori belum mandiri atau masih bergantung pada transfer dana dari pusat. Sementara untuk nilai di atas atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari 0,5 dinyatakan sudah menuju kemandirian.

Selanjutnya, jika nilai lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai kurang dari 0,75 masuk kategori mandiri. Sisanya, untuk daerah dengan nilai IKF lebih atau sama dengan 0,75 sampai kurang 1 maka dinyatakan sangat mandiri.

Dari standar nilai tersebut, hasil pemeriksaan BPK menyatakan ada 10 provinsi berstatus belum mandiri. Mereka adalah Aceh (0,178), Nusa Tenggara Timur (0,2097), Kalimantan Utara (0,2290), Sulawesi Tengah (0,2425), Sulawesi Tenggara (0,2466), Gorontalo (0,2227), Sulawesi Barat (0,1550), Maluku (0,1694), Maluku Utara (0,1728), dan Papua Barat (0,0558).

Sementara 16 provinsi lain berstatus menuju mandiri, yaitu Sumatera Utara (0,4282), Sumatera Barat (0,3541), Riau (0,3866), Jambi (0,3489), Sumatera Selatan (0,3589), Bengkulu (0,2556), dan Lampung (0,4049). Lalu, Bangka Belitung (0,2844), Kepulauan Riau (0,3402), Yogyakarta (0,3344), Nusa Tenggara Barat (0,3509), Kalimantan Barat (0,3802), Kalimantan Tengah (0,3294), Kalimantan Selatan (0,4532), Sulawesi Tengah (0,2677), Sulawesi Selatan (0,3776).

Sedangkan tujuh provinsi yang sudah berstatus mandiri, yakni DKI Jakarta (0,6365), Jawa Barat (0,5140), Jawa Tengah (0,5383), Jawa Timur (0,5671), Banten (0,5290), Bali (0,5367), dan Kalimantan Timur (0,5220). Namun, tidak ada satu provinsi pun yang berstatus sangat mandiri.

Selain memeriksa IKF pemerintah daerah tingkat provinsi, BPK juga menilai tingkat kemandirian fiskal pemerintah skala kabupaten dan kota. Hasilnya, tidak ada kabupaten dan kota yang masuk kategori sangat mandiri. Kabupaten yang masuk kategori mandiri pun cuma satu, yaitu Kabupaten Badung (0,5420). Sementara kota yang mandiri ada dua, yakni Kota Surabaya (0,5685) dan Kota Tangerang Selatan (0,5121)

Untuk kabupaten yang menuju kemandirian ada 8, di antaranya Kabupaten Gianyar (0,2634), Kabupaten Gresik (0,3146), Kabupaten Tangerang (0,4666), Kabupaten Sidoarjo (0,4077), dan Kabupaten Bekasi (0,4289). Sedangkan kota berstatus menuju kemandirian ada 26, di antaranya Kota Palembang (0,2795), Kota Denpasar (0,3723), Kota Bekasi (0,4024) Kota Tangerang (0,4519), dan Kota Semarang (0,4554).

Sisanya, 369 kabupaten dan 64 kota masuk kategori belum mandiri, di antaranya Kabupaten Sorong (0,0558), Kabupaten Kutai Timur (0,0647), Kabupaten Poso (0,0789), Kabupaten Lombok Barat (0,1209), dan Kabupaten Banyuwangi (0,1478). Lalu, Kota Sorong (0,0923), Kota Makassar (0,0998), Kota Ambon (0,1188), Kota Tasikmalaya (0,1743), dan Kota Padang (0,2306). (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional