NTB Menuju Daerah “Zero PMI Non Procedural”

Suasana rapat Koordinasi pencegahan PMI ilegal menuju program NTB Zero “PMI Non Procedural”.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – NTB adalah satu provinsi yang mengirim Pekerja Migran Indonesia ( PMI) terbanyak ke-4 dari 34 Provinsi Indonesia. Namun disayangkan, tidak sedikit diantaranya yang berangkat secara non prosedural. Modusnya sangat beragam. Ada yang diberangkatkan dengan paspor melancong, bahkan ada yang identitasnya dipalsukan.

Mereka terbius oleh bujuk rayu para calo dan agensi liar. Sementara warga desa, termasuk para kades, kadus dan toga, toma belum bisa berbuat banyak untuk mengawasi dan melakukan pencegahan. Karena minimnya akses informasi dan pengetahuan mereka tentang bursa kerja dan penempatan PMI di luar negeri.

Iklan

Ke depan, di setiap desa atau dusun akan dibentuk pusat informasi resmi tentang PMI, dengan memanfaatkan Posyandu keluarga.

I Gede Putu Aryadi. (Suara NTB/ist)

“Para Kades, Kadus bersama para kader posyandu, pendamping desa dan toga/toma yang ada di desa dan dusun, akan dibekali materi edukasi tentang bursa kerja luar negeri sebagai pencegahan PMI unprosedural,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH saat menjadi narasumber pada Acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menghadirkan para Kepala Desa dan Dusun di Hotel Lombok Astoria, beberapa waktu yang lalu.

Pada acara yang diinisiasi direktorat pembinaan penempatan dan perlindungan PMI Kemenajer RI tersebut, Aryadi menyebut data pemulangan PMI asal NTB dari berbagai negara penempatan hingga September 2021 tercatat sebanyak 18.729 orang. Dari jumlah itu, 7.582 orang diantaranya adalah PMI unprosedural, serta 67 orang dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

Rakor dan Aksi

Program Zero PMI Non Procedural merupakan bagian dari komitmen yang ingin dicapai pemerintahan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku leading sector.

Dinas tenaga kerja dan transimigrasi menjadi OPD strategis di lingkup birokrasi pemerintah dan menjadi salah satu leading sektor menjadi tulang punggung bagaimana mengatasi pengangguran, peningkatan skill Sumber Daya Manusia (SDM) temasuk bagaimana menyambungkan para pencari kerja dengan dunia industri yang ada untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan terobosan program kegiatan yang konkret.

Sebagai wujud aksi menuju sukses NTB Zero PMI Non Procedural, digelar rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi perihal perkembangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Rapat diselenggarakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.NTB Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si.

PMI non prosedural selalu disebut sebut dan menjadi masalah. Kedepan, diharapkan PMI non procedural menuju Zero. MoU antara Gubernur dan Bupati/Walikota sudah ada dan perlu ditindak lanjuti sampai ke tingkat bawah. Peran kepala desa dan aparatnya sangat besar dalam hal ini. Demikian disampaikan Dra. Hj. Bq. Eva Nurcahya Ningsih, M.SI. saat membuka rapat.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Kesra, Ahmad Masyhuri, SH juga menyampaikan bahwa Perda nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu direvisi sesuai perkembangan kondisi saat ini.

Juga turunan dari Perda  ini, berupa Pergub ataupun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penting untuk disiapkan sehingga dapat menjawab segala permasalahan yang terjadi.

Diskusi diantara para peserta berlangsung cukup hangat. Kadis Nakertrans, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menyampaikan dalam waktu dekat akan mengadakan identifikasi persoalan PMI.

Dan pada akhirnya pimpinan rapat menyimpulkan bahwa Disnakertrans bersama stakeholder agar menyusun juklak/juknis perekrutan PMI dalam waktu yang tidak terlalu lama. Diharapkan dalam 2 minggu dapat terselesaikan. (tim)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional