NTB Masih Butuh Air Bersih 153 Juta Liter

Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi sinyal menyetujui pemberian Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 20 miliar untuk penanganan siaga darurat kekeringan di NTB. Pemprov NTB mengusulkan anggaran ke BNPB sebesar Rp 40 miliar untuk penanganan kekeringan yang berdampak terhadap 604 ribu jiwa di daerah ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan informasi yang diperoleh dari Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang sudah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Kepala BNPB di Jakarta beberapa hari lalu bahwa ada harapan usulan tersebut disetujui.

Iklan

Namun, karena provinsi yang terkena bencana kekeringan ini bukan saja NTB. Tetapi daerah yang ada di Pulau Jawa, NTT dan Bali juga mengalami musibah yang sama, maka usulan tersebut disetujui setengahnya.

“Mungkin paling  banter Rp 20 miliar yang akan disetujui. Kita bersama Pak Wagub akan ke Jakarta untuk mem-follow up ke BNPB,” kata Rum ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 14 September 2017 siang kemarin.

Lantaran DSP yang berada di BNPB jumlahnya sedikit, maka NTB kemungkinan akan mendapatkan setengah dari yang diusulkan atau sekitar Rp 20 miliar. Menurutnya, kekeringan ini juga berdampak pada daerah-daerah lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTT. Dalam waktu dekat, lanjut Rum, ia bersama dengan Wagub akan sowan ke BNPB terkait dengan DSP Rp 20 miliar ini.

Jika DSP ini sudah turun, kata Rum, fokus dipergunakan untuk distribusi air bersih kepada ratusan ribu jiwa masyarakat NTB yang terdampak kekeringan. Untuk mendistribusikan air bersih maka tentunya harus dipastikan ada tandon atau tempat penampungan air bersih di masing-masing desa yang terdampak kekeringan. Sehingga, pihaknya juga akan melakukan pengadaan tandon.

BPBD juga akan melihat apakah warga sudah memiliki jeriken atau tidak. Jika tidak punya jeriken maka pihaknya akan menyiapkan jeriken bagi warga. “Sehingga jangan sampai kita drop air bersih sementara mau ditaruh dimana air itu. Masyarakat juga yang tak punya jeriken. Sehingga kita akan lakukan distribusi air, beli tandon dan jeriken,” katanya.

Rum menambahkan, DSP dari BNPB itu harus segera turun September ini. Pasalnya, jika menunggu sampai Oktober, maka kekeringan yang berdampak terhadap krisis air bersih ini akan semakin parah. Untuk saat ini, pihaknya menggunakan dana tak terduga yang berasal dari APBD murni 2017 sebesar Rp 3,5 miliar untuk distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Sebagian lagi dana tersebut dipergunakan untuk membangun sumur bor.

Berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyaj 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan  di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998  jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189  jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa.

Rum menyebutkan, volume air bersih yang dibutuhkan selama dua bulan ke depan bagi 127.940 KK atau 640.048 jiwa warga yang terdampak kekeringan sebesar 153,528 juta liter. Di mana, masing-masing KK diberikan air sebanyak 20 liter per hari. Untuk distribusi air bersih saja, kata Rum dibutuhkan anggaran sekitar Rp 11 miliar.

“Masih banyak air bersih yang dibutuhkan, butuh dana Rp 11 miliar untuk air saja. Karena  yang terdampak 13 persen dari jumlah penduduk NTB atau 604 ribu jiwa,” pungkasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here