NTB Kekurangan Alat Deteksi Tsunami

Sirine tsunami EWS yang terpasang di Ampenan usai dilakukan uji coba awal pekan kemarin. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – NTB tergolong rawan bencana tsunami. Namun ironisnya, alat deteksi berupa sirine satu satunya hanya di Ampenan, Kota Mataram.  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram mendorong pemerintah daerah di NTB untuk memperbanyak sirene yang disebut Tsunami Early Warning System (TEWS) itu.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram Agus Riyanto membenarkan perangkat EWS sangat terbatas di NTB. ‘’NTB baru ada satu unit di Ampenan.  Kalau sembilan kabupaten/kota belum ada terpasang satu pun,’’ kata Agus Riyanto kepada Suara NTB Rabu, 26 Desember 2018.

Iklan

Saat ini alat deteksi di Ampenan terus dilakukan perawatan. Setiap hari dilakukan uji suara, agar ketika dibutuhkan, dipastikan dapat berfungsi dengan baik.

Secara umum dijelaskan Agus Riyanto, NTB  saat ini panjang pantainya mencapai  2.333 kilometer. Terbentang dari Ampenan Kota Mataram hingga Kecamatan Sape Kabupaten Bima di Pulau Sumbawa. Selain itu, NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota dan memiliki 278 pulau kecil. Baik garis pantai maupun pulau pulau kecil itu rawan gempa dan berpotensi tsunami.

‘’Sehingga NTB sangat perlu memiliki sirene tsunami EWS, karena daerah NTB ini kan masuk jalur rawan bencana,’’ sarannya.

Dalam catatan sejarah BMKG, Pulau Sumbawa pernah dilanda tsunami pada 1920. Desa Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, dan Desa Awang, serta Kuta di Kabupaten Lombok Tengah juga pernah diterjang tsunami pada 19 Agustus 1977. Gelombang ganas air laut itu memporak-porandakan pemukiman diawali dengan gempa bumi berkekuatan 8,0 SR yang berpusat di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bencana air bah laut tersebut menghantam Sumba dengan ketinggian 15 meter dan menewaskan 316 orang serta menghancurkan ribuan bangunan. Sedangkan di NTB, sebanyak 198 orang meninggal dunia.

Dari catatan itu, NTB menurut Agus Riyanto masuk dalam daerah berpotensi gempa disertai tsunami. ‘’Makanya kami mendorong supaya pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kebencanaan,’’ sarannya.

Agus  kemudian membandingkan dengan Provinsi Bali yang sudah memiliki sembilan unit sirene Tsunami EWS. Dilihatnya pemerintah daerah setempat menyadari bahwa daerahnya banyak dikunjungi wisatawan, sehingga perlu alat deteksi dini.

Dalam rangka itu, BMKG Stasiun Geofisika Mataram menggandeng BPBD NTB  untuk bersama-sama mengajak 10 pemerintah kabupaten/kota memasang sirene EWS. Sebab pihaknya  tidak bisa sendiri karena berkaitan dengan penyediaan dan pengadaan perangkat peringatan dini tsunami tersebut.  ‘’ Harganya mencapai Rp 300 juta per unit,’’ pungkasnya. (ars)