NTB Investigasi Modus Masuknya Naker Asing

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB benar-benar melakukan investigasi terhadap masuknya tenaga kerja (naker) asing tanpa prosedur. Bersama stakeholders telah dibentuk dan diberdayakan tim investigasi untuk mengantisipasi tenaga kerja luar negeri mengambil peran di NTB.

Bukan tidak diperkenakan sama sekali, neker luar negeri boleh dilibatkan, selama memenuhi prosedur bekerja di NTB, dengan mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing  (RPTKA) oleh perusahaan/sponsor.

Iklan

“Apalagi tenaga kerja asing bekerja sebagai tenaga kerja kasar, itu tidak boleh sama sekali,” kata Kepala Dinas Nakertrans NTB, Drs. H. Wildan usai membuka kegiatan bursa kerja di STIE AMM, Rabu, 1 Maret 2017.

Untuk mengantisipasi masuknya naker asing non prosedural, pihaknya lebih dekat dengan pihak Imigrasi untuk melakukan monitoring dan investigasi modus-modus masuknya tenaga kerja asing ke NTB khususnya. Beberapa modus untuk mengelabui telah terbaca, tetapi H. Wildan dan tak memperjelas modus tersebut secara rinci.

“Nanti setelah ada kepastian, kita akan publikasikan. Tim saya sudah turun,” ujarnya.

Kedekatan Disnakertrans NTB dengan pihak Imigrasi dibuktikan dengan ditempatkannya alat pembuatan paspor oleh Imigrasi yang rencananya ditempatkan di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Alat pembuatan paspor ini telah diupayakan sejak tahun 2013 lalu dan saat ini baru terealiasi.

Proteksi masuknya naker luar negeri ke NTB, H. Wildan mengatakan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perusahaan, baik kepada kontraktor, perusahaan pembangkit listrik dan perusahaan pada umumnya, bahwa tidak dibenarkan menggunakan tenaga kerja asing, selama bidang pekerjaan tersebut masih dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal.

Masyarakat dan stakeholders pun diminta untuk ambil bagian melaporkan setiap ada indikasi tenaga kerja luar negeri yang bekerja di NTB.

“Kalau ada yang kulitnya beda dengan kita, kemudian dia bekerja pada bidang pekerjaan yang sesungguhnya bisa kita kerjakan, laporkan saja kepada kami,” imbaunya.

Untuk pengawasan secara intensif dan menyeluruh, H. Wildan mengatakan tenaga pengawasnya masih cukup terbatas. Hanya 10 orang untuk mengawasi di Pulau Lombok dan enam orang di Pulau Sumbawa. Efektivitas laporan dari masyarakat sangat mendukung kondusivitas dunia kerja di NTB.

“Sebelumnya ada pekerja luar negeri yang bekerja di atas kapal, itu kita menerima laporan dari masyarakat juga. Dan benar, tidak ada izin-izin yang bisa ditunjukkan sampai kami proses dan deportasi. Sponsornya kita minta untuk mempertanggungjawabkannya,” demikian H. Wildan. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here