NTB Harus Revisi RTRW, Tiga Kementerian Turun Percepat Eksekusi Proyek ‘’Shrimp Estate’’ Rp4 Triliun

H. Lalu Gita Ariadi, Suparji, Muslim. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Tiga kementerian turun ke NTB untuk mempercepat eksekusi proyek shrimp estate atau kawasan budidaya udang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa senilai Rp4 triliun. Tiga kementerian tersebut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang menggelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur, Jumat, 8 Oktober 2021.

Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Ir. Suparji, S.T., M.T yang dikonfirmasi usai rakor bersama Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Sumbawa, mengatakan Kementerian PUPR mendukung program shrimp estate tersebut. Namun, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Sumbawa harus segera melakukan perubahan atau revisi RTRW.

Iklan

‘’Yang paling utama adalah perubahan RTRW. Kalau sudah perubahan RTRW, saya rasa semua tidak masalah. Perubahan RTRW itu kewenangan provinsi dan kabupaten,’’ ujar Suparji.

Ia mengatakan, tidak ada masalah jika nanti ada daerah irigasi yang berubah menjadi perikanan. Namun yang terpenting harus ada perubahan RTRW. Dari sisi kesiapan lahan untuk program shrimp estate, kata Suparji, masyarakat sudah setuju.

Terpisah, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan bahwa saat ini revisi RTRW NTB sedang berproses. Ditargetkan November mendatang, revisi RTRW sudah tuntas. ‘’Kita lagi berprogres semua,’’ katanya.

Gita menyebutkan, lahan untuk pengembangan budidaya udang terintegrasi sudah siap seluas 1.125 hektare. Pemda juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada.

‘’Ada kawasan shrimp estate ini yang  berimpitan shrimp estate ini dengan daerah irigasi baik di Mamak dan Batu Bulan. Hadir dari Direktur Irigasi Kementerian PUPR. Kemudian Kementerian ATR juga hadir. Staf Menteri KKP, Bupati Sumbawa hadir. Sehingga permasalahan yang ada ada titik terang segera kita atasi,’’ harapnya.

Sekda mengatakan, revisi RTRW NTB juga sedang berproses. Dengan adanya proyek shrimp estate senilai Rp4 triliun ini, menjadi momentum Pemda untuk menyelaraskan RTRW.

‘’Yang jelas sudah masuk agenda pembahasan revisi RTRW. Sudah berproses semua. Komit semua menyukseskan ini,’’ tambahnya.

Lahan seluas 1.125 hektare untuk pengembangan budidaya udang terintegrasi tersebut, kata Sekda, sudah siap. Tetapi ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait dengan status pemanfaatannya. ‘’Misalnya ada yang berimpitan dengan daerah irigasi, lahan pertanian pangan berkelanjutan,’’ terangnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, S.T., M. Si., menambahkan, terkait dengan revisi RTRW saat ini sedang dalam pembahasan persetujuan substansi. Sesuai amanat UU Cipta Kerja, Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) harus diintegrasikan dengan Perda RTRW.

‘’Proses pembahasan persetujuan substansi sedang berlangsung. Target kita November sudah selesai,’’ kata Muslim.

Terkait dengan percepatan eksekusi proyek shrimp estate senilai Rp4 triliun tersebut, Muslim mengatakan, KKP meminta Pemda menyusun timeline. Sehingga eksekusi program nasional tersebut segera dilaksanakan.

Saat ini, kata Muslim, sedang dilakukan penyusunan Detailed Engineering Design (DED). Nantinya, shrimp estate yang dibangun di Sumbawa tersebut akan menjadi kawasan pengembangan udang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Muslim mengatakan, akan ada pabrik pakan dan lainnya. Dengan pengembangan budidaya udang terintegrasi, kata Muslim, produksi udang akan meningkat. Biasanya masyarakat mendapatkan hasil sebanyak 10 – 20 ton per hektare.

Namun, dengan budidaya terintegrasi, hasilnya bisa meningkat 4 sampai 5 kali lipat atau sampai 80 ton per hektare. ‘’Akan ada peningkatan produksi dan kualitas,’’ terangnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional