NTB Diperkirakan Kehilangan PAD Besar dari Angkutan Umum

Wahyudi Wirakarsa (Ekbis NTB/bul), Junaidi Kasum (Ekbis NTB/bul)

ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB memperkirakan ada puluhan miliar uang yang menguap begitu saja dari angkutan umum. Harusnya masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dikemukakan Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum saat melakukan razia angkutan lebaran di terminal Mandalika, bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTB, dan Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB, Sabtu, 1 Mei 2021.

Iklan

Menguapnya puluhan miliar itu dihitung dari banyaknya jumlah taksi online yang beroperasi secara liar (illegal). Setidaknya ada 2.000an taksi online yang ilegal berdasarkan perhitungan Organda. Mereka terdaftar di aplikasi taksi online, tetapi tidak memiliki izin.

“Kalau kita hitung-hitung kebocoran itu, hampir puluhan miliar,” ujarnya.

Selain itu, kendaraan – kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang oleh taksi online ini, tidak sedikit yang menggunakan plat luar daerah, misalnya hasil razia kemarin, dijumpai banyak kendaraan online di terminal Mandalika menggunakan pelat DK, dan B. Padahal seharusnya mereka menggunakan plat DR.

“Itu artinya, pajak-pajaknya tidak masuk ke daerah. Belum lagi tidak ada izin-izinnya, berarti retribusinya tidak masuk ke daerah,” imbuhnya.

Belum lagi bicara angkutan barang. Dishub hanya mengeluarkan izin trayek, tetapi tidak jelas isi izin trayeknya. Contoh saat musim panen jagung, izin trayeknya misalnya 12 ton, tidak diketahui berapa retribusi ke daerah (kabupaten), maupun ke provinsi dari 12 ton jagung yang diangkut.

“Maka kalau dikalkulasi, kalau ditertibkan transportasi ini dengan baik, maka APBD daerah itu, nomor dua setelah pertanian. Karena hitung-hitungannya, bayangkan setiap rumah ada mobil dimanfaatkan untuk kendaraan online, walaupun itu gelap, ojek online, hampir setiap rumah ada. Sementara aturan ojek ini bukan transportasi penumpang,” imbuhnya.

Tinggal, pemerintah dalam rangka untuk menaikkan nilai APBD, harus ditertibkan transportasi yang ada ini, karena nilainya sangat besar. Sayang menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik dan bocor. Selain itu, angkutan barang kendaraan-kendaraan niaga besar (truk fuso), berlalu lalang leluasa di NTB dengan angkutannya yang tidak sedikit.

Jalan-jalan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai kapasitasnya, menjadi berusia pendek. Anggaran yang digunakan tidak sedikit untuk membangun jalan-jalan ini. Sementara, tidak jelas apa retribusi yang diberikan oleh kendaraan-kendaraan berpengangkut jumbo ini.

“Itu juga jangan enak-enak saja. Harus terus ditertibkan. Agar APBD di NTB bisa maksimal,” demikian Junaidi Kasum.

Hal yang sama juga dilontarkan Ketua ADO Provinsi NTB, Wahyudi Wirakarsa. Sinergi yang baik, antara ADO, Organda, dan Dishub diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap transportasi umum di NTB.

Penertiban dapat dilakukan terus menerus untuk memastikan izin-izin penyelenggaraan taksi online. Sambil memberikan edukasi kepada pemilik (pengelola) agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Sebenarnya yang belum berizin ini, kalau mau bergabung silahkan. Apakah mau bergabung secara personal, bergabung dengan badan hukum koperasi silakan. Ajukan izin-izinnya,” sarannya.

Data terakhir per hari kemarin, ada 45 taksi online yang berizin dari 1.000 lebih izin penyelenggaraan. Sisanya itu, jika tertangkap tangan akan tetap diarahkan mengajukan izin. Sampai ada sanksi bagi taksi online yang membandel beroperasi tanpa legalitas.(bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional