NTB Diminta Waspada, Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Adalah Kejahatan Luar Biasa

Tongam L Tobing. (Suara NTB/bul)

Praya (Suara NTB) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI) pusat, Tongam L. Tobing meminta seluruh stakeholders di NTB untuk mewaspadi berkembangnya investasi bodong dan terjebaknya masyarakat pada tawaran pinjol (pinjaman online). Kedua entitas bisnis ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Tongam pada Kamis, 16 September 2021 juga sudah melakukan pertemuan dengan Kapolda NTB, Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H dan jajarannya, guna dilakukan langkah preventif untuk mewaspadai merebaknya tipuan investasi bodong dan pinjol. “Komitmen Pak Kapolda NTB juga kuat, tidak ada ruang bagi investasi bodong dan kejahatan pinjol di NTB. Ini kami hargai sekali. Kita berarap pemerintah daerah dan seluruh stakeholders saling mengedukasi agar tidak terjebak,” ujarnya.

Iklan

Selain bertemu dengan jajaran Satgas Waspada Investasi di NTB, Tonggam juga memberikan kuliah umum kepada seluruh civitas akademika perguruan tinggi di NTB secara daring. Bersama Kepala Otorias Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rico Rinaldy. Kamis malam, Tonggam bersama wartawan di NTB juga membedah karakteristik investasi bodong dan pinjol ilegal ini.

Secara nasional, selama 10 tahun terakhir (2011-2011), investasi bodong telah berhasil meraup keuntungan dan merugikan masyarakat senilai Rp117,4 triliun. Angka yang cukup fantastis. Di NTB, investasi bodong yang menjadi perhatian adalah Lucky Best Community (LBC), jelmaan dari Lucky Trade Community (LTC). Dan sebelumnya juga ada Himpunan Pengusaha Online (HIPO).

Beberapa jenis lainnya investasi ilegal yang ditangani SWI pusat diantaranya, fintech P2 lending, gadai illegal, investasi forex, crypto currency, money game dan lainnya.  Cirri-ciri investasi illegal ini, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu dekat, sampai 300 persen pertahun. “Dari mana bisnis yang menjanjikan keuntungan sebesar itu. Tidak masuk akal, sementara deposito bank saja setahun hanya berani menjanjikan 4 persen sampai 5 persen,” terangnya.

Ciri lainnya, menjanjikan bonus dari perekrutan member (member get member), memanfaatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan public figure lainnya untuk menarik minat masyarakat lainnya. Tanpa terkecuali tuan guru juga ikut direkrut sebagai anggota dan memberi testimoni. Kemudian diklaim investasinya tanpa risiko. Tidak mungkin sekali kata Tonggam. Selain itu legalitasnya tidak jelas.

Alasan yang dijual adalah sedang mengurus izin-izin. Dan melaksanakan usaha di luar izin yang dimilikinya. Sementara pinjol ilegal, Tonggam juga memaparkan. Saat ini hanya 114 perusahaan yang dizinkan melayani pinjol. Sisanya, tidak sedikit yang menawarkan secara ilegal pemberian pinjaman secara online. Ciri-ciri pinjol ilegal ini tidak memiliki izin resmi, tidak memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Pemberian pinjaman sagat mudah, hanya dengan menununjukkan foto wajah dengan KTP.

Informasi bunga pinjaman tidak jelas dan denda pinjaman juga tidak jelas. Bunga dan biaya pinjaman tidak jelas. Potongan administrasi juga sangat besar. Misalnya pinjaman Rp1 juta, yang diterima peminjam hanya Rp600.000. Total pengembalian dan denda tidak terbatas. Yang paling gampang dikenali, biasanya pemberi pinjaman akan meminta akses seluruh data yang ada di ponsel peminjam. Sementara pinjol legal hanya boleh mengakses camera, microphone dan location.

“Nomor-nomor yang diakses itu kemudian dijadikan fasilitas untuk mempermalukan peminjam jika telat membayar. Juga dalam kesepakatan pembayaran, jangka waktu 90 hari bisa berubah menjadi hanya seminggu, itulah ciri-cirinya,” imbuhnya. Pinjol ilegal ini biasanya menebar ancaman teror kekerasaan, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebarluasan foto dan video pribadi.

“Kalau telat bayar, nama – nama yang ada di kebun binatang itu semua keluar. Foto wajah nasabah juga diedit untuk video atau foto senonoh yang sebenarnya tidak dilakukan oleh nasabah. Kemudian disebarkan ke semua kanal media sosial, WA, SMS, FB. Dan keseluruh kontak yang ada di ponsel nasabah. Teror terus ditebar sepanjang tidak diselesaikan utangnya. Ini sangat mengganggu nasabah, dan sangat menganggu pemilik nomor lainnya yang tidak tau apa apa,” imbuhnya.

Jika sudah sampai demikian, Tonggam mengatakan, dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum. Kepada masyarakat, ia juga mengingatkan agar hidup sesuai kemampuan. Tidak tergiur nafsu serakah untuk memiliki sesuatu secara cepat dan memilih pinjol. Juga tidak tergiur ingin cepat kaya kemudian ikut berinvestasi pada jaringan investasi ilegal.

Harus saling mengingatkan dan terus mengedukasi masyarakat. Selain SWI juga melakukan upaya-upaya sesuai tupoksinya. OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Agama, Kemendikbud Riset dan Teknologi, Kejaksaan RI, Polri, Kementerian Investasi, dan PPATK. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional