NTB Belum Aman dari Narkoba dan TPPO

Ragam kasus hukum menghiasi tahun 2018. Narkoba masih membayangi NTB. Pun demikian dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Juga kasus yang menyita perhatian negeri, Baiq Nuril Maknun yang terjerat pidana ITE (Informasi Transaksi Eletronik).

CATATAN Suara NTB, untuk kasus narkoba, awal tahun 2018 dibuka dengan kasus ganja. Bukan cuma mengedarkan, pelakunya berinisial AS juga bercocok tanam. Pohon ganja masing-masing setinggi 26 cm dan 25 cm, disemai berbarengan dengan tanaman bonsai.

Iklan

Bandara International Lombok (LIA), juga masih menjadi salah satu pintu masuk favorit penyelundup barang haram. Pada 4 April 2018, duo warga Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam MR dan MI ditangkap membawa 361,66 gram sabu. Modus yang sama dipraktikkan tersangka IW yang membawa 68 gram sabu. Pria yang juga asal Aceh itu diupah bosnya per pengiriman sebesar Rp10 juta. Persis seperti dua tersangka sebelumnya MR dan MI meski mereka berbeda jaringan.

Tidak cuma lingkup domestik, jaringan internasional juga membidik pasar penyalahguna narkoba NTB. Hal itu tampak dari upaya tersangka MN, warga Pamekasan, Madura, seorang TKI yang pulang ke Indonesia membawa oleh-oleh sabu seberat 1,4 kg.

Masih melalui LIA, pasangan laki-laki dan perempuan, AM dan SN masing-masing menyelundupkan sabu ke Lombok. Total barang bukti yang diamankan BNNP NTB 19 Juli 2018 lalu yakni sabu seberat 400 gram.

Pemain kurir narkoba pun melibatkan warga negara asing, contohnya DF yang asalnya Perancis. Pada 21 September 2018, bule Perancis itu ditangkap di LIA dengan barang bukti sabu seberat 2,47 kg atau setara Rp31 miliar. Dia diongkos 5.000 euro atau setara Rp86 juta.

15 Korban TPPO Belum Dipulangkan

Beralih ke kasus TPPO, Polda NTB mengungkap empat perkara pada tahun 2018. Enam tersangkanya sudah diboyong ke pengadilan. Sementara 15 dari 23 korban masih belum dipulangkan.

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, jumlah penanganan kasus meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017.

‘’Tahun 2018, 4 perkara 6 tersangka. 2017, 2 perkara 3 tersangka,’’ sebutnya saat diwawancara, Senin (11/12) lalu. Dari empat kasus dimaksud, tiga diantaranya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diajukan ke persidangan.

Seperti kasus TPPO Turki yang menjerat dua tersangka, Supriati dan Uti Abdollah yang dijerat dengan pasal 10 atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No 21/2007 tentang pemberantasan TPPO. Korbannya, SK, JU, SR, LS, SK, dan SY yang merupakan warga Dompu. Dua korban diantaranya adalah perawat dan bidan.

Para tersangka bersekongkol merekrut dan mengirim korban sebagai TKA ilegal ke Turki pada periode Juli-Oktober 2017. Korban dijanjikan kerja singkat dengan gaji tinggi. Namun korban mendapat kekerasan sehingga kabur dan dipulangkan kembali ke Indonesia awal 2018.

Kasus yang baru mulai persidangan, yakni dengan tersangka HA asal Jonggat, Lombok Tengah juga sudah ditahan. Tersangka diduga merekrut sembilan korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar di Timur Tengah.

Kemudian dengan modus yang sama, tersangka ZN (45) asal Praya, Lombok Tengah sebagai agen penghubung berkomplot bersama tersangka SB alias IR (42) yang berperan merekrut korban.

Mereka mengimingi korbannya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji tinggi, yakni 6.00 Riyal atau setara Rp24 juta sebulan. Para tersangka meraup Rp2 juta sampai Rp4 juta dari suksesnya perekrutan korban.

Salah satu korbannya, CD (38) asal Kota Mataram terbujuk. Para tersangka modusnya membantu membuatkan dokumen administrasi kependudukan untuk membuat paspor. Beberapa data pengurusannya dimanipulasi. Tersangka ZN mengirim korban ke Jakarta terlebih dahulu dan ditampung di sebuah hotel. Agen di Jakarta berinisial FR lantas mengurus keberangkatan korban ke Arab Saudi. Korban CD pada Mei 2018 lalu dikirim ke Riyadh bersama empat korban lainnya.

Kasus ITE Baiq Nuril Maknun

Perjuangan mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun untuk mencari keadilan memantik perhatian masyarakat. Hal itu berkat putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang memutus Nuril bersalah menyebarkan konten elektronik memuat konten asusila.

Setelah sebelumnya, 26 Juli 2017, ibu tiga anak ini dibebaskan dari dakwaan penyebarluasan obrolan mesum mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim saat berbincang dengannya di sambungan telepon.

Berkat putusan bebas itu, jaksa penuntut umum pada Kejari Mataram lantas mengajukan kasasi ke MA, yang kemudian dikabulkan dengan bunyi amar putusan menghukum terdakwa Nuril dengan penjara selama tiga bulan.

Selain itu, majelis hakim kasasi juga menghukum Nuril dengan pidana denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Tim penasihat hukum Nuril berang. Tim yang dipimpin Direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unram, Joko Jumadi lantas melawan lagi dengan mengajukan peninjauan kembali (PK).

Meskipun sempat terjadi polemik, perihal jaksa penuntut umum yang hendak mengeksekusi Nuril sesuai putusan MA tersebut. Belakangan, Kejaksaan Agung RI memberi kelonggaran untuk tidak mengeksekusi Nuril sampai jatuhnya vonis PK.

 

Penindakan Pembabatan Hutan Menurun

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mencatat 11 kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani sepanjang 2018 ini. Sebanyak 9 kasus diantaranya, sudah dinyatakan berkas lengkap dan diajukan ke persidangan.

Kabid Perlindungan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Dinas LHK Provinsi NTB, Mursal menyebutkan, pihaknya menangkap 15 pelaku illegal logging. Beberapa diantaranya ada yang residivis. Sementara total barang bukti yang disita mencapai 204.981 m3, 19 unit truk, satu mobil box, satu mobil pikap, lima gergaji mesin, dan dua unit sepeda motor.

Satu kasus menonjol, yakni illegal logging dengan tersangka Dabuk alias AM yang diduga terlibat pembabatan kayu rimba campuran kawasan hutan Tambora, dengan sembilan truk dengan volume kayu yang diangkut 108 m3.

‘’Untuk tahun ini memang kasus illegal logging menurun, seiring dengan intensitas Satgas yang meningkat, dan tertutupnya ruang gerak para pelaku. Kita harapkan pelaku illegal logging ini bisa sampai habis kita tangkap,’’ jelasnya. (why)