NTB Baru Punya 52,9 Persen Posyandu Aktif

Nurhandini Eka Dewi - Hj.Hartina - Nurjanah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – NTB tampaknya harus melalui jalan panjang dalam agenda revitalisasi Posyandu. Sebab, saat ini jumlah Posyandu aktif baru mencapai separuh dari jumlah Posyandu yang ada.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menyebutkan, saat ini Provinsi NTB memiliki 7.207 Posyandu yang digerakkan oleh 35.321 kader.

Iklan

Ada empat strata Posyandu, yaitu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Posyandu purnama dan mandiri disebut sebagai Posyandu aktif. Dari total 7.207 Posyandu di NTB, sebanyak 3.811 atau 52,9 persen Posyandu termasuk Posyandu purnama dan mandiri atau Posyandu aktif. Sisanya masih dalam strata pratama dan madya.

Ia juga menyampaikan, Posyandu di NTB digerakkan oleh 35.231 kader. Dari jumlah itu, sebanyak 26.288 orang sudah mendapatkan pelatihan Posyandu. “Sisanya 25 persen belum (mendapatkan pelatihan),” katanya  dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema “Menyatukan Langkah untuk Revitalisasi Posyandu” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis, 25 April 2019.

.

Selain itu, di NTB juga terdapat 1.259 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Menurut Nurhandini, Posbindu merupakan pos yang melayani orang dewasa untuk mendeteksi penyakit tidak menular.

Ia juga menyampaikan, telah memetakan agenda revitalisasi Posyandu. Untuk TOT fasilitator Posyandu di 10 kabupaten/kota tahun ini, Pemprov NTB membutuhkan biaya sekitar Rp173.600.000.

“Sementara itu, untuk pelatihan kader Posyandu per orang kami hitung berdasarkan kebutuhan pelatihan secara detail per orang dibutuhkan Rp577 ribu, tapi kalau dia pelatihan kader Posyandu keluarga. Karena memang materinya lebih besar, itu dibutuhkan biaya Rp777 ribu per orang,’’ jelas Nurhandini.

Terkait kebutuhan untuk sarana dan prasarana Posyandu keluarga, di mana di sana ada Posyandu untuk balita, ibu hamil, Posbindu, Posyandu lansia, dan Posyandu remaja, jika ditotal dari nol, maka dibutuhkan Rp10.668.500 sebagai modal dasar per Posyandu.

‘’Tapi kita tahu bahwa sebagian besar Posyandu sudah ada alat-alatnya, kita tinggal melengkapi. Desa juga bisa memutuskan Posyandu mana yang akan dikembangkan dulu,’’ jelasnya.

Pihaknya merincikan per Posyandu, antara lain untuk Posyandu balita sebesar Rp3.963.000. Posbindu sebesar Rp1.715.000. Posyandu Lansia sebesar Rp2.905.000. Dan, Posyandu remaja sebesar Rp2.085.000. Itulah yang menjadi modal dasar, sehingga peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk Posyandu bisa dimiliki.

“Di luar itu kita nanti ada bicara lagi, seperti yang diinginkan untuk memperkuat screening kanker, seperti yang sudah kita jalankan selama ini. Puskesmas-puskesmas yang terlatih  itu akan mengampu Puskesmas di sekitarnya. Dengan sarana dan prasarana yang ada sekarang,  sebenarnya kita sudah bisa mulai bergerak. Jadi screening kanker bisa  kita gabungkan juga dengan Posyandu keluarga,’’ pungkasnya.

Maksimalkan Partisipasi Masyarakat

Individual Consultant United Nation Development Program (UNDP), Nurjanah berpendapat, Posyandu memberikan layanan paling dekat ke masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam agenda-agenda Posyandu belum maksimal. Dibutuhkan inovasi berbasis konteks lokal untuk mendukung revitalisasi Posyandu. Terutama, dalam konteks memaksimalkan cakupan partisipasi.

Nurjanah mengatakan, Posyandu sebenarnya sudah mendekatkan layanannya ke masyarakat. Namun dalam konteks partisipasi, tidak menguat. Ia mengambil contoh di Dompu ada sejumlah inovasi yang dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dengan cara memahami konteks lokal masyarakat.

‘’Misalnya kalau pagi, ibu-ibu tidak bisa hadir karena harus jualan, harus diganti menjadi sore atau malam hari mungkin, misalnya. Jadi konteks inovasi berbasis konteks lokal, jadi itu hal yang harus diperhatikan dalam memaksimalkan cakupan partisipasi,’’ ujar Nurjanah.

Selain itu, perlu dipetakan modalitas yang ada di desa untuk memaksimalkan partisipasi dalam rangka mewujudkan revitalisasi yang diinginkan. Terkait Posyandu, harus dilihat dari hulu, bukan hanya terkait kesehatan. Desa juga perlu memetakan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM), pedagang atau perusahaan yang ada di desa. Mereka bisa didorong untuk partisipasi dalam konteks mobilisasi sumber daya.

‘’Misalnya dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT), mau ndak mereka menyumbang gula. Ini penting untuk mendorong partisipasi,’’ katanya.

Nurjanah melanjutkan, dalam PMT, desa bisa menghibahkan tanahnya untuk dikelola oleh kader dalam bentuk demonstration plot (Demplot). ‘’Pada saat ada bapak/ibu datang, mereka bisa datang membawa satu tanaman plot itu untuk diberikan sebagai salah satu ketahanan pangan keluarga. Itu kan sebenarnya inovasi yang bisa dikembangkan dalam konteks revitalisasi Posyandu yang tidak konteksnya hanya sektor kesehatan,’’ jelas Nurjanah.

Tidak hanya itu, Nurjanah juga memperhatikan ada praktik baik untuk revitalisasi Posyandu di Lombok Barat. Seperti di Kekeri dan Gegutu, ada jimpitan yang dilakukan. Sehingga hal itu bisa juga menjadi modalitas untuk menghidupkan Posyandu. Dengan begitu, Posyandu tidak hanya bergerak dengan mengandalkan dana dari desa.

Di Posyandu juga menurutnya hanya ada lima meja. Nantinya juga bisa ada satu meja lagi untuk meja pengaduan. Bisa berupa penyuluhan, tidak hanya penyuluhan kesehatan, bisa juga terkait masalah TKI undocument atau tidak memiliki dokumen, terkait perkawinan anak, dan masalah lainnya.

“Meja pengaduan ini juga penting untuk memetakan juga masalah-masalah yang ada di desa, sehingga integrasi dengan aktor lain yang bekerja di satu desa, bisa juga terlibat dalam penyelesaian persoalan,” saran Nurjanah. (ron)