NTB akan Jadi Pelopor Membangun Pembangkit Listrik Bertenaga Nuklir

Mataram (Suara NTB) – NTB akan dijadikan provinsi pelopor membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir (PLTN). Komisi VII DPR RI pada APBN 2018 akan mengupayakan dukungan anggaran untuk dilakukan feasibility study.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Dapil NTB, Dr. Kurtubi, pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan di Jayakarta Hotel, Lombok Barat, Jumat, 14 Juli 2017. Kegiatan ini difasilitasi Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM ini, hadir puluhan pelaku usaha pertambangan di provinsi ini.

Iklan

Pada kesempatan ini, Kurtubi mengatakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga telah meminta disiapkan pulau-pulau kecil sebagai lokasi pembangunan PLTN dimaksud, karena pembangunan PLTN menjadi kebijakan pusat. Apalagi, keinginan bangsa Indonesia untuk membangun pembangkit listrik alternatif ini sebenarnya telah digagas sejak tahun 1950-an, di masa Presiden Soekarno. Ketika negara-negara lain belum berpikir sejauh itu, bangsa Indonesia telah ingin memulainya.

Namun, dalam perjalanannya, rencana tersebut lamban akibat penolakan dari berbagai pihak. Padahal, ini sudah menjadi kebijakan pemerintah dan amanat undang-undang.

Pemerintah akan membangkitkan kembali semangat membangun PLTN ini. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan listrik di negeri ini yang penduduknya sudah sekian besar agar investasi tumbuh dan perekonomian tumbuh dua digit.

“Satu-satunya sayarat untuk itu, listriknya harus cukup. Untuk bisa cukup, nuklir harus masuk, menguatkan pembangkit listrik batu bara, tenaga surya, tenaga angin. Setelah sekian tahun, kita akan berikhtiar, NTB akan jadi pelopor, kita akan coba NTB jadi tempat pembangunannya pembangkit listrik tenaga nuklir ini,” tegasnya.

NTB saat ini membutuhkan dukungan kebutuhan listrik cukup besar. Bahkan perhitungan PLN, setiap tahun pertumbuhan kebutuhan listrik mencapai 100 Megawatt di provinsi ini. Cukup besar.

Apalagi, perusahaan tambang, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan membangun smelter yang kebutuhan listriknya mencapai 300 Megawatt. Belum lagi di Kabupaten Lombok Utara akan dibangun kota industri baru melalui proyek global hub yang saat ini juga berprogres, sehingga kebutuhan listriknya mencapai 1.000 Megawatt.

“Kita berbicara sepuluh tahun ke depan, 1.500 Megawatt dibutuhkan listrik. Dari pihak AMNT sudah siap, dari pihak global hub juga sudah siap. Kita harus segera mempersiapkan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.

Pulau-pulau kecil yang ada di provinsi ini bisa jadi alternatif. Alasannya, penduduk yang minim dapat mengurangi resistensi (penolakan) di masyarakat. Kendati demikian, Dr. Kurtubi tak menyebutkan mana pulau kecil, atau gili yang akan menjadi perioritas.

Nantinya Badan Tenaga Nuklir (Batan) yang akan melakukan uji kelayakan, di mana lokasi yang paling tepat. Karena itulah, DPR akan mendukung anggaran untuk melakukan uji kelayakan ini. “Tidak bisa dengan PLTU ecek-ecek, 7 MW dari pembangkit listrik batu bara, 1 MW. Itu tetap dibangun, tetapi hanya jadi pendukung. Pembangkit dari nuklir yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan ke depan,” imbuhnya.

Di berbagai negara di dunia ini, ujarnya, sudah mulai bergeser memanfaatkan tenaga nuklir. Cina misalnya, pembangkit listrik tenaga batu bara sudah tidak lagi dibangun, karena dianggap sudah sangat mencemari lingkungan dan PLTN menjadi pilihan utama.

“Soal investor, gampang, yang penting ada izin-izin, banyak yang akan datang jadi investornya. Nantinya akan mengadopsi teknologi yang dari Timur Tengah, Cina, Amerika atau Prancis. Yang penting kita siapkan dulu,” demikian Dr. Kurtubi.(bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional