NTB Ajukan Tambahan 267.656 Usaha Mikro Penerima BPUM

H. Wirajaya Kusuma dan Muhammad Husni (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – NTB mengusulkan tambahan penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 267.656 usaha mikro. Masing-masing usaha mikro akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp1,2 juta.

‘’Usulan kita yang sekarang tahun 2021, belum direalisasikan semua. Sebanyak 267.656 usaha mikro yang diusulkan,’’ sebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, M. H., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 26 Agustus 2021.

Iklan

Wirajaya merincikan, 267.656 tambahan usaha mikro penerima BPUM tahun 2021 di NTB. Antara lain, Lombok Timur 29.127 penerima, Lombok Tengah 22.917 penerima, Lombok Barat 32.894 penerima, Lombok Utara 4.629 penerima, Kota Mataram 5.952 penerima, Kota Bima 24.548 penerima, Bima 66.118 penerima, Dompu 35.754 penerima, Sumbawa 24.443 penerima, dan Sumbawa Barat 21.274 penerima.

Wirajaya menjelaskan,  total usaha mikro yang diharapkan menerima BPUM tahun ini sebanyak 706.316 penerima. Dengan rincian usaha mikro yang telah menerima BPUM tahun 2020 sebanyak 438.660 penerima dan usulan tambahan 2021 sebanyak 267.656 penerima.

Sampai tanggal 2 Agustus lalu, kata Wirajaya, penerima BPUM di NTB tahun 2021 sebanyak 363.266 usaha mikro. Dengan jumlah bantuan sebesar Rp435,9 miliar lebih. Bagi yang belum menerima, kata Wirajaya, diperkirakan akan cair pada akhir Agustus atau awal September mendatang, termasuk data tambahan sebanyak 267.656 usaha mikro.

‘’Tahun 2020, BPUM  yang terealisasi 438.660 usaha mikro di NTB, nilai uangnya Rp1,052 triliun. Insya Allah akhir Agustus atau awal September mulai dicairkan yang di luar data tahun 2020,’’ terangnya.

Wirajaya menyebutkan tahun 2020, sebanyak 446.000 usaha mikro yang diusulkan NTB untuk mendapatkan BPUM ke Pemerintah Pusat. Dari jumlah tersebut yang terealisasi bantuan untuk 438.660 usaha mikro.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si., mengatakan Kanwil DJPB NTB menyarankan Pemda menginventarisir lagi usaha mikro yang belum terdata untuk diusulkan mendapatkan BPUM. Husni mengatakan, ada dua daerah yang disebut secara khusus yaitu Lombok Utara dan Sumbawa Barat, karena jumlah penerimanya sedikit. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional