Normalisasi Saluran di Mataram Terkendala Anggaran

Seorang ayah menggendong anaknya di tengah genangan setelah hujan lebat di Jalan Adisucipto Mataram, Minggu, 28 Februari 2021. Saluran drainase yang tertutup menjadi penyebab banyaknya titik genanganan di Kota Mataram. Untuk itu, normalisasi saluran dibutuhkan.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Normalisasi saluran untuk menanggulangi potensi genangan air di Kota Mataram sulit dilakukan. Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, program tersebut membutuhkan anggaran besar yang sampai saat ini belum tersedia di pemerintahan.

Kepala Dinas PU Kota Mataram, Miftahurrahman, menerangkan dari sembilan titik saluran yang harus dibenahi sampai saat ini tersisa dua saluran yang belum bisa dilakukan penanganan maksimal. “Yang dua ini memang agak berat. Itu yang di Lingkungan Karang Buaya dan di jalur Lingkar Selatan,” jelasnya, Minggu, 28 Februari 2021.

Iklan

Untuk normalisasi saluran di Karang Buaya disebut Mifta telah dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain dengan saluran pelimpah di Babakan dan membuat sodetan. Namun kedua upaya tersebut diakui belum menunjukkan hasil maksimal.

“Langkah selanjutnya kita akan coba buatkan pintu air untuk mengalihkan sebagian aliran yang dari arah hulu,” jelasnya. Menurutnya, kondisi saluran tersebut diperparah dengan fungsi ganda yang diterapkan. Yaitu sebagai saluran drainase sekaligus sebagai saluran irigasi.

Ditearngkan, pada dasarnya saluran drainase haruslah kering. Sehingga jika terjadi hujan, kiriman air dapat dialirkan dengan lancar. Kendati demikian, lahan pertanian yang membutuhkan air selama ini juga memanfaatkan saluran tersebut sebagai saluran irigasi.

“Jadi di Karang Buaya itu tidak pernah kering airnya. Ketika debit aliran besar dari hulu, meluaplah dia. Untuk sistem ini kita harus pisah drainase dan saluran air, tapi ini pun butuh anggaran besar,” jelas Mifta.

Tidak jauh berbeda, kondisi saluran di Lingkar Selatan juga menurutnya butuh penanganan intens. Di mana pihaknya telah melakukan kajian, dibutuhkan besar saluran 2-3 kali lipat dari kapasitas saluran saat ini untuk mengatasi potensi genangan dan banjir.

“Di Lingkar Selatan itu daerah cekungan. Muka daratannya lebih rendah dari pada laut. Sistem aliran itu harus cepat ke laut, tapi tidak bisa karena banyak muara yang tertutup,” ujarnya. Dengan kebutuhan untuk memberpesar saluran tersebut, maka pembebasan lahan disebut Mifta tidak dapat dihindari. “Tapi anggaran kita untuk normalisasi 2021 ini kecil sekali,” sambungnya.

Diterangkan, saat ini anggaran yang ada di Dinas PU Kota Mataram hanya cukup untuk membayar tenaga buruh harian. Di mana dari 150 orang tenaga buruh yang ada menerima sekitar Rp80 ribu per hari. “Jadi persoalan kita di situ. Hilir (di Kota Mataram) kecil. Kalau sistem irigasi itu bagaimana air dihambat supaya bisa mengalir ke sawah, sedangkan drainase bagaimana harus segera dibuang,” tandasnya. (bay)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional