Nilai Ternak di Masyarakat NTB Capai Rp 10 Triliun Lebih

0

Mataram (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB melakukan perhitungan kasar terhadap jumlah populasi ternak di NTB dan nilai investasinya. Terhitung nilainya mencapai Rp 10 triliunan dan mengendap di masyarakat (peternak).

Berdasarkan data populasi, jumlah sapi di NTB mencapai 1,1 juta ekor. Disnakeswan menggunakan nilai pesimis, rata-rata harganya Rp 7 juta perekor (harga sekarang bahkan di atas Rp 10 juta/ekor). Jika dikalikan, artinya ada Rp 7 triliun khusus untuk sapi. Belum dihitung tambahan nilai populasi kerbau, kuda, kambing dan unggas.

IKLAN

Disnakeswan juga menghitung nilai aset, perputaran uang di pasar-pasar ternak di NTB setiap pekan, bisnis ikutan menggunakan bahan baku ternak (cilok, dendeng, abon) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, drh. Bima Priyatmaka, nilainya mencapai Rp 3 triliun. Hitungan minimnya sudah mencapai Rp 10 triliun.

“Tidak ada Newmont (AMNT), tidak masalah. Tapi kalau tidak ada ternak, jatuh miskin kita,” kata Bima Priyatmaka.

Karena itu, Disnakeswan selalu berpesan agar para dokter hewan yang tersebar di kabupaten/kota untuk benar-benar menjaga aset yang ada di masyarakat (peternak) itu. saat ini jumlah dokter hewan yang tersebar di NTB hanya 70 orang. Sementara jumlah ideal itu, satu kecamatan dipegang oleh satu dokter hewan (116 kecamatan di NTB, harusnya ditempatkan 116 dokter hewan).

“Sekarang ada satu dokter hewan memegang lebih dari satu kecamatan,” imbuhnya.

Pentingnya aset masyarakat itu dijaga agar terhindar dari berbagai jenis penyakit hewan, Bima mengatakan pemerintah harusnya mencabut moratorium penerimaan CPNS. Banyak kekurangan tenaga kesehatan hewan yang harus diisi. Dalam teorinya, satu dokter hewan menangani 2.000 ekor ternak di kecamatan.

“Kita masih butuh banyak tenaga kesehatan hewan. Kalau misalnya dikasi ruang untuk menampung honorer, bisa disiasati kekurangan dokter hewan ini,” imbuhnya.

Dengan jumlah populasi sapi saja yang mencapai 1,1 juta ekor, mestinya ada 500 dokter hewan yang menanganinya. Meski demikian, persoalan penyakit ternak sudah mampu diminimalisir. Dikuatkan dengan SK Menteri Pertanian yang menyebutkan NTB bebas dari penyakit ternak.

Karena pertimbangan itulah, beberapa provinsi di Indonesia meminta bibit dan sapi potong secara rutin dari NTB. Pemerintah daerah menetapkan kuotanya. Untuk sapi potong yang diizinkan ke luar daerah sebanyak 35.000 ekor dan bibit sapi yang diizinkan boleh ke luar maksimal 10.000 ekor.

“Ternak kita sangat diminati oleh provinsi lainnya di Indonesia. Karena sudah bebas dari penyakit. Inilah yang harus dijaga oleh petugas-petugas di lapangan agar aset masyarakat ini aman,” demikian Bima. (bul)