Nilai Penjualan 6 Persen Saham DMB Rp 408 Miliar

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Pemda Kabupaten Sumbawa dan PT. Daerah Maju Bersaing  (DMB) menggelar pertemuan tertutup di Ruang Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Rabu, 7 Februari 2018 siang.

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa nilai penjualan 6 persen saham milik PT. DMB berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Maju daerah Bersaing (MDB)  sebesar Rp 408 miliar.

Iklan

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM yang dikonfirmasi usai pertemuan menjelaskan, dari Rp 408 miliar nilai penjualan saham DMB tersebut  baru dibayar oleh MDB sebesar Rp 61,299 miliar.

“Menurut Dirut DMB, dari Rp 408 miliar itu, yang sudah diserahkan, dibayarkan baru Rp 61,299 miliar oleh PT. MDB. Ada di kas PT. DMB saat ini,” ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasidi, Perwakilan dari Pemda KSB, Direktur PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Ahmad Nur Aulia, S. STP.

Sementara, sisa uang hasil penjualan saham tersebut akan dilunasi pada Maret mendatang. Chairul mengatakan berdasarkan RUPS PT. MDB, sebesar Rp 718 miliar dana diberikan ke PT. DMB. Dana sebesar itu terdiri dari pembayaran dividen selama empat tahun sejak 2012-2015 sebesar Rp 248,7 miliar lebih. Dan Rp 408 miliar merupakan nilai penjualan saham DMB.

Adapun mengenai setoran atas uang hasil penjualan saham tersebut ke kas daerah, kata Chairul harus melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Hal ini berdasarkan UU Tentang Perseroan Terbatas dan Perda tentang PT. DMB. Dijelaskan bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari perusahaan daerah itu adalah dividen.

Sementara penerimaan daerah dari perusahaan daerah yang bersumber dari modal atau hasil penjualan saham tidak diatur. Sehingga, mekanismenya sesuai dengan UU tentang Perseroan Terbatas dan Perda PT. DMB, jika pemegang saham menginginkan penerimaan dari non dividen atau hasil penjualan saham, sebagian atau seluruhnya maka harus diputuskan dalam RUPS.

Namun, kata Chairul, RUPS tahunan PT. DMB untuk tahun buku 2017 sesuai jadwal direncanakan Juni mendatang. Laporan keuangan PT. DMB untuk tahun buku 2017 sudah diaudit oleh akuntan publik. Namun hasilnya harus dibahas dalam RUPS Juni mendatang.

Karena ada permintaan dari salah satu pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan saham tersebut. Maka harus dicarikan mekanisme yang akan menjadi dasar penyetoran uang hasil penjualan saham tersebut ke pemilik, dalam hal ini tiga Pemda. Mekanismenya adalah melalui RUPS LB yang akan dilaksanakan sebelum 16 Februari.

Sebelum melakukan RUPS-LB, kata Chairul, maka dilakukan rekonsiliasi dengan seluruh pemegang saham. Dari rekonsiliasi tersebut akan diputuskan berapa uang hasil penjualan saham yang diminta untuk disetorkan ke kas daerah oleh para pemegang saham dalam RUPS-LB.

“Disitulah nanti mekanisme yang benar, berapa yang akan disetor dana tidak tetap itu (uang hasil penjualan saham),” terangnya.

Menurut mantan Inspektur Inspektorat NTB ini, PT. DMB tentunya tak bisa bertindak sendiri dalam memutuskan jumlah uang hasil penjualan saham yang akan disetorkan ke kas daerah atau pemegang saham.

Namun, hal itu diputuskan dalam RUPS-LB, yang menjadi dasar DMB untuk menyetor ke kas daerah. Komposisi kepemilikan saham  Pemda di DMB adalah 40 persen Pemprov NTB, 40 persen KSB dan 20 persen Kabupaten Sumbawa. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional