Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik di Loteng Rendah

Asisten Ombudsman Perwakilan NTB, M. Rosyid Ridho (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Tingkat kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari hasil penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2018 lalu. Di mana Loteng menempati posisi 113 dari 199 kabupaten di Indonesia. Dengan perolehan 63,49 poin, Loteng pun masuk kategori kuning.

Posisi tersebut hampir sama dengan posisi pada tahun 2017 lalu. Artinya tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. “Kenapa bisa kuning? karena kalau dilihat dari semua OPD lingkup Pemkab Loteng, tingkat kepatuhan pelayanan publiknya secara umum memang rendah,” ungkap Asisten Ombudsman Perwakilan NTB, M. Rosyid Ridho, S.H., kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Kamis,  31 Januari 2019.

Iklan

Ia menjelaskan, dari total 30 lebih OPD lingkup Pemkab Loteng, baru Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) yang sudah berhasil masuk kategori hijau. Dalam arti sudah bisa memenuhi standar pelayanan publik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Standar Pelayanan Publik. Selebihnya, kata dia, masuk kategori kuning dan sebagian besar kategori merah.

Untuk bisa meningkatkan nilai kepatuhan pelayanan publik, ujarnya, butuh komitmen kepala daerahnya. Tanpa itu, sulit untuk bisa mendorong nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Padahal kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bisa menjadi gambaran, bagaimana suatu daerah melayani masyarakatnya.

“Kita tidak mengatakan kualitas pelayanan publik di Loteng tidak baik. Tapi memang harus ditingkatkan. Apalagi ini sudah dua tahun tetap masuk ketegori kuning. Artinya, harus ada komitmen yang kuat dari dari Pemkab Loteng untuk bisa meningakatkan kualitas dan tingkat kepatuhan pelayanan publiknya,” tegas Ridho.

Ombudsman RI dalam menilai tingkat kepatuhan pelayanan publik suatu lembaga atau pemerintahan tidak sembarangan. Bukan hanya satu, tapi banyak variabel. “Kita menilai juga tidak sembarang. Banyak variabel yang jadi dasar penilaian kita,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait hasil penilain Ombudsman RI tersebut, Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, mengaku memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Namun bukan berarti Pemkab Loteng tidak punya kemauan dan komitmen untuk berubah. “Kalau soal komitmen, tidak perlu diragukan. Kita tetap komit untuk bagaimana bisa terus memperbaiki kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Namun, upaya yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga jadi bahan evaluasi Pemkab Loteng  untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini. “Soal kemudian kita masih saja masuk ketegori kuning, bukan berarti tidak ada perubahan. Kategori memang masih kuning, namun dalam hal poin sudah ada peningkatan,” tandas mantan Kepala Bappeda Loteng ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here