NIK Disinkronkan dengan NPWP, Pemkot Tunggu Juknis dari Pusat

H. Amran M. Amin. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan akan menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK), yakni akan disinkronkan dengan Nomor Pokok Waji Pajak (NPWP). Penerapan kebijakan itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, H. Amran M. Amin membenarkan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Keuangan ingin mensinkronkan NIK dengan NPWP. Penerapan aturan ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat seperti apa sistem pelaksanaannya di daerah. “Kita masih menunggu juklak – juknisnya dulu. Sekarang ini kita baru terima informasi umumnya saja,” kata Amran ditemui Senin, 11 Oktober 2021.

Iklan

Penyatuan ini diketahui sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin menerapkan Single Identification Number yang telah disusun tahun sebelumnya. Amran melihat tujuan utama Kementerian Keuangan adalah mengidentifikasi atau memantau masyarakat yang masuk sebagai wajib pajak. Dan, mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Adapun di daerah nantinya Dukcapil hanya membantu memberikan data. “Kalau kita nanti membantu data saja,” jawabnya.

Penggabungan NIK dan NPWP belum diketahui secara teknis penerapannya karena belum menerima juklak – juknis dari pusat. Mekanisme pelayanan apakah akan ada perubahan bentuk dari blanko KTP menjadi kewenangan Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri untuk mengkomunikasikan dengan Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Perpajakan. “Kalau itu level tinggi yang membahasnya. Kita menunggu saja seperti apa penerapannya di daerah,” ujarnya.

Di satu sisi, Amran menyebutkan, sekitar 4.090 warga Kota Mataram belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Persoalan ini telah ditindaklanjuti dengan meminta stafnya mengeksekusi di lapangan. Artinya, pelayanan perekaman KTP di kelurahan di masifkan kembali, sehingga masyarakat merasa terlayani.

Disamping itu, kerjasama yang dibangun bersama Tim Penggerak PKK Kota Mataram ditindaklanjuti kembali setelah penandatanganan perjanjian kerjasama pekan kemarin. Pihaknya akan mengidentifikasi warga mana saja yang belum memiliki identitas kependudukan. “Kita cari dimana rimbanya yang akan diberikan pelayanan,” demikian kata dia. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional