Nelayan Kesulitan BBM, Koalisi KUSUKA Mengadu ke Dinas Kelautan Perikanan NTB

Koalisi organisasi pemerhati nelayan  foto bersama usai melakukan audiensi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB terhadap sejumlah persoalan yang membelit.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Koalisi organisasi pemerhati nelayan  melakukan audiensi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB terhadap sejumlah persoalan yang membelit. Diantaranya soal kesulitan nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk melaut.

Gabungan/Koalisi KUSUKA (KNTI/Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, SEKNAS FITRA, IBP/Internasional budget partnership, KOTA KITA, dan PERKUMPULAN INISIATIF) mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Selasa, 7 September 2021. Ditemui langsung Kepala Dinas, Muslim, ST, M. Si. Ketua DPD KNTI Lombok Timur Dedy Sopian menyampaikan fakta lapangan, belakangan hampir seluruh nelayan merasa kesulitan mendapatkan BBM subsidi.

Iklan

Di Kabupaten Lombok Timur wilayah selatan misalnya, di SPBN Tanjung Luar, kuota BBM subsidi yang disalurkan pemerintah, tidak sebanding dengan jumlah nelayan. Selain itu, jumlah SPBN yang sangat terbatas mengakibatkan nelayan harus mencari SPBU dengan jarak yang jauh untuk mendapatkan bahan bakar. Karena itu, diharapkan pemerintah memberikan perhatian untuk memperbanyak jumlah SPBN di daerah-daerah kantong nelayan.

Karena sulitnya mendapatkan BBM subsidi ini, nelayan menjadi lambat melaut. Bahkan tidak melaut karena harus mencari BBM dengan jarak yang jauh. Dalam kesempatan beraudiensi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Dedy Sopian sekaligus menyerahkan hasil survey BBM bersubsidi di dua kabupaten, yakni di Lombok Timur dan Lombok Utara kepada Kepala Dinas.

Harapannya, hasil survey  tersebut dijadikan bahan acuan penentukan kebijakan terkait dibukanya akses BBM bersubsidi bagi para nelayan kecil tradisional. Koalisi yang diwakili Ketua DPD KNTI Lombok Utara, Efendi juga menyampaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan KNTI Lombok Timur dan Lombok Utara, selama ini nelayan kecil mengeluhkan biaya bahan bakar yang sangat mahal dan membebani biaya operasional melaut.

Mereka berharap pemerintah segera memberikan keringanan harga/subsidi harga BBM nelayan kecil utamanya pada jenis premium. Sehingga dengan tersedianya kuota BBM bersubsidi ini diharapkan bisa mengurangi beban biaya melaut. Selain itu, Fendi juga menyampaikan aspirasi nelayan terkait proses kepengurusan pas kecil yakni dokumen armada tangkap nelayan seperti perahu. Proses keluarnya dokumen ini terkesan lamban.

Hal ini tentu sangat dikeluhkan oleh para nelayan mengingat dokumen ini merupakan bagian penting bagi nelayan saat melaut. Harapan ini tentunya akan terwujud jika didukung keseriusan pemerintah dengan melibatkan instansi instansi terkait. Dalam hal ini KNTI siap bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Dewan Pimpinan Pusat KNTI, Dani Setiawan M.Si, menyampaikan bahwa KNTI bermitra dengan KKP dalam melakukan input data e-kusuka dan hingga saat ini data e-kusuka yang terinput sangat signifikan. Kartu ini bisa digunakan oleh nelayan sebagai dokumen kecil yang mempermudah nelayan mengakses quota BBM bersubsidi, maka kartu ini nantinya harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari dinas terkait. Adapun surat rekomendasi tersebut terinjeksi di dalam kartu e-kusuka.

Mekanisme lain yang hubungannya dengan pola kerjasama pemerintah dengan SPBN ataupun SPBU yang ditunjuk bisa disepakati bersama, sampai dengan kesepakatan teknis distribusi BBM bersubsidi ke nelayan. Sementara  Seknas Fitra,  Ervin Kaffah dalam diskusi menyampaikan masukan mengenai pentingnya dibukanya akses dokumen penganggaran ke publik dalam setiap program Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB.

Keterbukaan ini sangat penting sebab dokumen anggaran menjadi acuan sekaligus bahan evaluasi terhadap semua progam pemerintah di antaranya rencana dibukanya akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Ervin juga menyampaikan optimismenya terkait progam ini mengingat kuota BBM secara nasional tersalurkan hanya 30%, adapun yang 70% belum bisa diakses oleh nelayan kecil.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Muslim menyatakan sangat mendukung usaha koalisi ini untuk memastikan terpenuhinya hak hak dan harapan nelayan kecil yang selama ini terkesan terabaikan utamanya dalam hal BBM besubsidi. Pemprov NTB juga akan mengawal aspirasi yang disampaikan. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional