Nelayan Kekurangan BBM Subsidi

Dedy Sopian. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan diminta menyuarakan ke pemerintah pusat terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Karena kuota yang diterima masih jauh panggang dari api. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) NTB pada Rabu, 13 Januari 2021 di Dusun Poton Bako Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Lombok Timur menggelar konsolidasi guna memastikan hak-hak nelayan kecil tradisional terkait dengan BBM bersubsidi yang selama ini belum terpenuhi.

Sekjen DPP KTNI, Iing Rohimin dalam kesempatan tersebut mengatakan, persoalan hak akses nelayan kecil Tradisional terhadap BBM ini perlu segera dituntaskan, karna merupakan permasalahan pokok bagi nelayan. “Kami berharap soal BBM bersubsidi ini bisa dinikmati oleh semua nelayan kecil tradisional, karna itu hak nya. Terlebih kita sudah memiliki UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” ujarnya.

Iklan

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTB serta kelembagaan terkait dengan BBM bersubsidi ini dipandang perlu perlu berkomunikasi lebih intens agar nelayan segera mendapatkan haknya. Selain itu, terkait dengan BBM bersubsidi ini, nelayan juga pending dengan akses permodalan agar nelayan bisa memiliki SPBN sendiri melalui skema berkoperasi misalnya, agar hak nelayan BBM bersubsidi ini dalam penyalurannya diawasi oleh nelayan serta dikelola oleh nelayan langsung.

Kedepan KNTI akan melakukan upaya-upaya seperti melakukan pendataan kebutuhan BBM nelayan, agar data benar-benar adanya. Persoalan lain nelayan disampaikan Dedy Ketua DPD KNTI Lombok Timur, Dedy Sopian. Kepada Suara NTB, Jumat (15/1) kemarin dikemukakan, ketersediaan BBM bersubsidi masih menjadi masalah besar bagi nelayan. Karena kurangnya kuota BBM subsidi untuk nelayan, akibatnya, harga BBM yang digunakan nelayan sama dengan harga beli BBM kendaraan pribadi.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM, nelayan bahkan harus membeli ke SPBU yang cukup jauh jaraknya karena kuranganya SPBN khususnya di Kabupaten Lombok Timur. “Kalau tidak ke SPBU, ya harus membeli ke pengecer dengan selisih harga sampai Rp3.000 sampai Rp 4.000/liter,” imbuhnya. Karena itu, para nelayan sangat berharap kepada pemerintah pusat dan Provinsi NTB agar dapat memastikan terpenuhinya hak nelayan terutama soal BBM bersubsidi.

Karena BBM subsidi adalah hak bagi nelayan kecil agar aktivitas melautnya mendapatkan hasil yang diharapkan (dapat efisiensi biaya). Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Keluatan dan Perikanan juga diharapkan menyuarakan ke BPH Migas untuk memfasilitasi penyediaan SPBN yang memadai, khususnya di Lombok Timur yang menjadi basis terbesar nelayan.

Demikian juga kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan kuota BBM subsidi nelayan yang saat ini perbandingan ketersediannya hanya 30 persen dari total kebutuhan. “Kedepan KNTI di NTB akan melakukan advokasi dan pendampingan terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak nelayan atas BBM bersubsidi. Kita juga akan membantu validasi jumlah nelayan dan kapal tangkap. Sehingga data yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan NTB valid,” demikian Dedy. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional