Nelayan di Lobar Dirugikan, Pengiriman Benur Lobster Dihentikan Sementara

Alat penangkap benur lobster ini oleh para nelayan di Lombok diberi nama pocong pocongan. Terbuat dari bekas kertas semen atau koran. Tidak butuh modal besar dan teknologi tinggi untuk membuat alat ini. (Suara NTB/bul)

Giri menang (Suara NTB) – Nelayan di Lombok Barat (Lobar),  terancam merugi menyusul kebijakan Kementerian Kelautan dan Periklanan (KKP) menghentikan sementara pengiriman benur atau benih bening lobster (BBL), menyusul ditangkapnya Menteri KKP, Edy Prabowo oleh KPK beberapa waktu lalu.

Pihak KKP menghentikan sementara pengiriman BBL untuk memperbaiki tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di wilayah pengelolaan perikanan. Serta mempertimbangkan proses revisi PP tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan KKP.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, L Sukawadi dikonfirmasi Senin, 30 November 2020 mengatakan pihaknya sudah menerima surat edaran KKP nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang penghentian sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). ‘’SE dari KKP itu menghentikan sementara pengiriman benih Lobster, karena masih dibenahi tata kelolanya,’’terang Sukawadi.

Alat penangkap benur lobster ini oleh para nelayan di Lombok diberi nama pocong pocongan. Terbuat dari bekas kertas semen atau koran. Tidak butuh modal besar dan teknologi tinggi untuk membuat alat ini. (Suara NTB/bul)

Tindak lanjut terhadap SE KKP ini, pihaknya hanya bisa menunggu seperti apa langkah selanjutnya dari KKP. Apakah penangkapan dan pengiriman lobster ini masih dibuka atau ditutup sama sekali?

Dijelaskan, penghentian sementara pengiriman ini tentu merugikan nelayan karena tidak bisa menjual benih lobster yang sudah ditangkap dan dibudidayakan. Namun nelayan bisa membudidayakan benih lobster itu, kemudian ketika sudah besar dijual. Justru harga jualnya lebih mahal. Karena  berat 800 gram lobster harganya Rp4-5 juta untuk jenis lobster mutiara. Namun kata dia, nelayan mesti mengeluarkan lagi biaya untuk budidaya.

Disebutkan dari kebijakan ini terdapat 300 orang nelayan yang terdampak. Mereka sejauh ini ada yang bergantung dari lobster, ada juga yang menjadikan itu sebagai pekerjaan sampingan. Diakui, kebijakan penangkapan dan pengiriman benih lobster ini pengaruhnya begitu besar terhadap nelayan. Karena mereka mendapatkan penghasilan memadai. Meskipun kata dia, benih lobster dibayar murah. Harga per ekor BBL pasir minimal Rp10 ribu, sedangkan jenis mutiara Rp25-30 ribu per ekor. Namun dari situ mereka bisa menghidupi keluarga.

‘’Persoalan usaha ini dimonopoli. Itu bukan urusan di nelayan. Itu urusan di atas dan yang penting mereka dapat makan,’’ katanya. Dibandingkan sebelum kebijakan ini diberlakukan. Justru banyak nelayan yang sembunyi-sembunyi menangkap dan mengirim benih lobster. Sehingga mereka pun harus berurusan dengan hukum. ‘’Dampak negatif nya banyak diterima nelayan,’’ujarnya.

Terkait usaha pengiriman benih lobster di Lobar, sudah ada 155.549 ekor yang dikirim ke luar negeri. BBL itu dikirim oleh dua perusahaan, yakni PT Aquatic dan Samudera Jaya. Adanya usaha lobster ini jelas dia, mampu menyerap tenaga kerja lokal. Sampai saat ini,  setidaknya 350 orang tenaga kerja yang terserap. Sehingga mereka pun bisa terbantu dari sisi penghasilan di tengah pandemi.

Selaku Kepala DKP, mendukung dibukanya keran penangkapan dan penjualan BBL mengacu Peraturan Menteri KKP tersebut. Karena dengan kebijakan ini masyarakat terbantu, lebih-lebih di tengah pandemi Covid-19 masyarakat khususnya nelayan penghasilan mereka turun drastis. ‘’ Dengan adanya penjualan benih lobster ini,  mereka mendapatkan penghasilan untuk biaya hidupnya.’’ (her)