Negara Alami Dua Kerugian, BPKP akan Dalami Bantuan Mesin Penyulingan Air Laut Mangkrak

Salamat Simanullang (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mendalami informasi mengenai mangkraknya sejumlah bantuan mesin penyulingan air di NTB. Dengan mangkraknya bantuan mesin penyulingan air laut bernilai miliaran tersebut, negara mengalami dua kerugian.

‘’Bukan saja besaran uangnya kita perhatikan. Tapi tujuan programnya, apakah tercapai. Bagaimana supaya masyarakat mendapatkan air bersih. Kalau itu tak tercapai, maka kerugian kita ada dua. Masyarakat tidak terbantu, duit (negara) tidak bermanfaat. Ini hal yang harus kita kawal nantinya,’’ ujar Deputi Bidwas PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Salamat Simanullang dikonfirmasi usai pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru di Kantor Gubernur, Senin, 23 Agustus 2021.

Iklan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB mencatat, jumlah bantuan mesin penyulingan air laut yang mangkrak sebanyak empat unit. Dua diantaranya di Gili Gede, Lombok Barat. Satu di Pulau Maringkik, Kabupaten Lombok Timur dan satunya di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.

Mesin-mesin penyulingan air laut ini diturunkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekitar tahun 2013-2014 lalu. Dua mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp4,6 miliar yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di daerah tersebut.

Mesin penyulingan air laut itu diadakan tahun 2013, selang dua tahun kemudian satu mesin kembali diadakan. Masing-masing dengan nilai Rp2,9 miliar dan Rp1,7 miliar sehingga totalnya Rp4,6 miliar.

Simanullang mengatakan, pihaknya baru mendapatkan informasi mengenai mangkraknya bantuan mesin penyulingan air laut tersebut. Sehingga, ia meminta Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru untuk mengecek dan mendalaminya.

‘’Saya baru mendengar, nanti Pak Kaper akan melihat. Apakah ini bagian dari program strategis nasional atau sektoral dari kementerian/lembaga. Kita akan coba lihat,’’ katanya.

Simanullang mengatakan, jangan sampai ada program atau proyek yang tidak termanfaatkan di daerah. Karena Presiden Jokowi juga tak akan mentolerir apabila ada proyek yang dibangun menggunakan uang negara kemudian tidak termanfaatkan.

‘’Ini akan kita coba lihat. Kalau memang isu itu ada. Kalau dari hasil pemetaan kita di lapangan nanti ada permasalahan itu, kami kerja sama dengan Pak Kaper (Kepala Perwakilan BPKP NTB) berkomunikasi dengan pihak kementerian di Jakarta,’’ ujarnya.

BPKP akan menanyakan kenapa itu bisa terjadi. Apakah ada kendala di lapangan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kementerian. ‘’Saya kira uang negara ini satu rupiah pun jangan sampai dikeluarkan tapi tak bermanfaat. Apalagi program konversi air laut menjadi air minum, pasti nilainya tak sedikit,’’ katanya.

Secara logika, kata Simanullang, sebelum program atau proyek dikerjakan pasti ada kajiannya. Kementerian tentunya memikirkan soal operasional, bukan saja membangunnya. ‘’Tetapi juga bagaimana mengoperasionalkannya,’’ tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional