Nasihat Pakar Hukum Unram untuk Korban Investasi Dapoer Emak Caca

H. Zainal Asikin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pakar Hukum Universitas Mataram Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH, SU mengingatkan para investor yang ikut menanamkan duitnya dalam bisnis Dapoer Emak Caca dan bisnis-bisnis ikutannya. Zainal Asikin bahkan memberikan saran agar para korban praktik investasi ini tidak kehilangan uang mereka.

Nasihat itu disampaikan panjang lebar oleh Zainal Asikin melalui sebuah status di akun Facebooknya. Dalam pemaparannya, Zainal Asikin menyinggung kehebohan yang muncul setelah terungkapnya dugaan persoalan hukum dalam aktivitas investasi yang dijalankan oleh pemilik Dapoer Emak Caca, Laras Chyntia.

Iklan

“Sejak awal, ada orang datang ke saya menawarkan untuk turut gabung dalam investasi sejenis dengan iming iming keuntungan yang tinggi. Tetapi setelah saya pelajari dengan seksama, maka saya menolak,” ujarnya dalam status Facebook yang diunggahnya Kamis, 29 Oktober 2020.

Sebagai pakar hukum, Zainal pun menjelaskan alasan ia tak meminati tawaran yang menggiurkan tersebut. Hal pertama yang menjadi alasannya adalah karena tingkat bunga investasi yang ditawarkan investor/pengusaha terlalu tinggi.

Baginya, tingkat bunga keuntungan yang terlalu tinggi, justru harus dicurigai. Apalagi bunga yang melebihi 25 persen. Ia menilai, bisnis investasi dengan model seperti seperti ini harus diwaspadai. “Karena akan berujung pada kerugian,” sebutnya.

Alasan kedua adalah karena ia tidak menemukan legalitas investor tersebut sebagai perusahaan yang boleh menjual saham, menjual produk investasi, atau investasi sebagaimana yang diatur dalam undang undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , yaitu UU No.21 Tahun 2011.

“Karena lazimnya semua lembaga keuangan dan investasi harus memiliki izin. Jika tidak izin maka nantinya akan berpotensi melanggar hukum,” sebutnya.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban investasi semacam ini?

Menurutnya, untuk kasus yang sudah masuk ke ranah pidana dengan tuduhan penggelapan dana masyarakat dengan pasal 372 KUH-Pidana, masyarakat yang dirugikan, sebaiknya menempuh gugatan melalui ranah hukum perdata.

Mengapa harus menempuh langkah perdata? Menurut Zainal Asikin, langkah itu harus ditempuh agar dana investasi tidak menguap. Kasus semacam ini menurutnya pernah terjadi. Yaitu di kasus First Travel.

“Uang masyarakat yang akan umroh disita negara dan dijadikankan uang negara, bukan diserahkan kembali ke masyarakat,” seru Asikin.

Zainal Asikin menilai, kejadian di kasus First Travel itu bukan semata-mata kesalahan jaksa atau hakim yang menyidangkan perkara itu. “Tapi kesalahan masyarakat yang tidak menempuh upaya hukum Kepailitan menurut UU Kepailitan No.37 Tahun 2004,” ujarnya.

Karenanya, dalam kasus yang kini menghebohkan warga NTB ini, ia menilai, jika warga tak segera menempuh upaya hukum kepailitan, maka dana mereka akan sama nasibnya dengan dana Umrah First Travel.

“Sejatinya Penegak Hukum ( aparat kepolisian) cepat mengatisipasi, karena masih banyak modus modus seperti itu di NTB dengan nama “ARISAN”, yang tidak jelas prosedur, keuangan, siapa pengelolanya…dan hanya lewat online dan telepon masyarakat diajak arisan dan dijanjikan hasil arisan yang berlimpah. Waspadalah!” demikian tulis Zainal Asikin. (aan)