Nasib Kerjasama dengan GTI, Tim Terpadu Segera Berikan Rekomendasi ke Gubernur

Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tim terpadu penyelesaian masalah investasi di Gili Trawangan akan segera memberikan rekomendasi ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Dari rekomendasi tim terpadu tersebut gubernur kemudian mengambil keputusan.

“Jadi, segera kami akan lakukan rapat tim terpadu. Setelah rapat itu, tim akan memberikan rekomendasi ke gubernur. Apakah nanti diputus kontraknya atau bagaimana. Itu nanti  rekomendasi tim terpadu kepada gubernur,” jelas Kepala Sekretariat Tim Terpadu yang juga Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 3 Februari 2020.

Iklan

Rum menjelaskan Tim Terpadu terdiri dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Polda NTB, Korem 162/WB, Danlanal, Danlanud, Badan Pertanahan Negara (BPN), BPKAD dan pihak terkait lainnya. Semua masukan dari unsur tim terpadu akan didengar untuk pengambilan keputusan.

“Beliau (gubernur, red) membentuk tim itu untuk membantu dalam membuat keputusan. Kejaksaan masuk dalam unsur tim itu. Akan didengar (masukan) semuanya nanti,” kata Rum.

Disinggung mengenai Surat Kuasa Khusus (SKK) yang belum dikeluarkan untuk kejaksaan, Rum mengatakan hal itu akan menunggu rapat yang akan digelar dalam waktu dekat, terkait dengan pemberian rekomendasi dari Tim Terpadu. Rum menambahkan Tim Terpadu secepatnya akan menggelar rapat. Paling cepat, rapat akan digelar minggu depan.

“Semua unsur dilibatkan untuk memastikan jangan salah memberikan rekomendasi ke pak gubernur. Karena  pak gubernur menginginkan investasi ini tak ada kegaduhan,” tandasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan akan menyerahkan penyelesaian persoalan investasi PT. Gili Trawangan Indah (GTI) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk memutuskan nasib kerja sama pemanfaatan aset Pemprov NTB  dengan PT. GTI yang berada di Gili Trawangan.

“Untuk GTI, kami perlu rapat lagi. Kami akan serahkan, biar kejaksaan sebagai pengacara negara yang ambil keputusan. Saya kira kejaksaan akan punya pertimbangan-pertimbangan,” kata gubernur.

Gubernur menegaskan sikap Pemprov NTB terkait persoalan kerja sama pemanfaatan aset dengan PT. GTI diserahkan ke kejaksaan. Karena bagaimanapun juga, kata gubernur, hukum tak memandang persoalan suka atau tidak suka.

“Jangan sampai kita memutuskan, tahu-tahu kita melanggar juga. Paling aman kasih kejaksaan. Biar kejaksaan yang ambil (keputusan),” tandasnya.

Diketahui, kerjasama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun  tersebut mendapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. GTI  yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB setiap tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta. (nas)