Nasib Enam ASN Mantan Napi Korupsi, Pemda KLU Tunggu Putusan MK

Kepala BKDPSDM KLU,  M. Najib (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat untuk memberhentikan dengan tidak hormat para Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana kasus korupsi akan ditentukan akhir April mendatang. Hingga saat ini, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya judicial review sejumlah pihak kalangan ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., Kamis,  25 April 2019  membantah SK pemberhentian ASN mantan napi sudah diterima Pemda KLU. Hingga saat ini, para ASN tersebut masih masuk kerja seperti biasa. “Belum keluar, kan masih menunggu dibacakannya putusan MK tentang judicial review itu,” kata Najib.

Iklan

Najib menyebut, para ASN mantan napi yang terancam menerima “vonis” pemberhentian tidak hormat sebanyak 6 orang. Dengan alasan etika dan estetika, Kepala BKD Lombok Utara enggan menyebut ke enam orang ASN mantan napi tersebut.

Namun demikian, penelusuran koran ini mencatat keenam orang tersebut masing-masing, AA (staf (Kepala Seksi) pada Dishub KLU, AK., Staf (Kasubag) pada Dishub.

Untuk AA, kasusnya terjadi di Kabupaten Sumbawa. Namun menerima konsekuensi hukum atas kasusnya saat pindah tugas di KLU. Sementara AK., menerima putusan inkracht di Pengadilan atas kasus di Dikpora.

Nama ketiga adalah EK., yang notabene terjerat kasus landscape Kantor Bupati KLU. Saat vonis, EK., menjabat sebagai PPK sekaligus Kepala Bidang pada Dinas PUPR KLU. Nama ke empat adalah, LK., Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Utara atas kasus retribusi (tiket masuk) kawasan wisata. Kelima, RM., staf pada Disbudpar KLU yang terjaring pada OTT (operasi tangkap tangan) retribusi kawasan wisata di objek wisata Senaru. Terakhir adalah salah satu staf di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang notabene menerima putusan inkrah saat masih bertugas atau ASN di Bali.

Sementara, mantan pejabat inisial Sim, sejauh ini belum tercatat sebagai mantan napi yang akan diberhentikan. Padahal, kasus Sim atas kasus LPA Jugil relatif lebih baru jika dibandingkan vonis yang menjerat AK atas kasus di Dikpora.

“Batas pemberhentian ASN (mantan Napi) sampai akhir bulan April ini. Semua kita di NTB mengambil sikap yang sama, katanya setelah tanggal 25 April dibacakan putusan MK (hari ini) lalu kita dipanggil ke provinsi untuk mengambil sikap yang sama pula,” papar Najib.

Pantauan koran ini, beberapa oknum ASN yang tercantum namanya sebagai mantan napi sudah mulai terlihat jarang masuk kantor. Terhadap situasi itu, pihak BKD belum mengetahuinya. Bagi BKD, oknum ASN dimaksud diperkirakan sudah memantau perkembangan informasi atas ancaman putusan yang akan diterima. Sehingga bisa dinilai bahwa psikologi para mantan napi tidak pada kondisi normal untuk masuk kantor. “Ketika nanti judicial review dimenangkan, tetap mereka kota minta masuk secara normal,” imbuhnya. (ari)