Naik Pangkat, Banyak Oknum Guru Diduga Lakukan Praktik Ilegal

H. Muhammad Zainuddin (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Banyak oknum guru di Lombok Timur (Lotim) diduga melakukan praktik ilegal untuk bisa naik pangkat. Dari temuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), jenis praktik ilegal yang dilakukan adalah plagiat karya tulis ilmiah (KTI) dan membayar sejumlah pihak untuk memuluskan syarat pengisian dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. Muhammad Zainuddin kepada wartawan di Selong, Selasa, 14 Juli 2020.

Iklan

Terkait sanksi yang diberikan pada oknum guru yang melakukan plagiat ini, pihaknya hanya meminta yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang lagi perbuatannya. Sementara tindakan tegas berupa pemecatan belum berani dilakukan, karena Lotim selama ini sangat kekurangan tenaga pendidik.

Adanya informasi, sejumlah oknum di lingkup Dinas Dikbud yang melakukan penarikan uang kepada guru untuk kemudahan kenaikan pangkat, pihaknya meminta untuk menunjukkan orangnya. Jika ada orang yang seperti ini, ujarnya, pihaknya siap akan memberikan tindakan tegas.

“Yang saya dengar laporan dan hasil investigasi saya, mereka membayar untuk mengikuti kegiatan diklat,” tuturnya.

Kegiatan tersebut, ujarnya, dilakukan jauh sebelum dirinya dipercaya sebagai kepala dinas.

Secara aturan, tegasnya, membayar untuk memuluskan syarat kenaikan pangkat itu jelas dilarang, bahkan diharamkan. Ditegaskan, hal itu bukan pungli lagi tetapi merupakan pelanggaran berat. Sama halnya dengan praktik plagiat KTI. “Cuma kalau menyuruh orang mengetik mungkin sah-sah saja,” imbuhnya.

Dari awal, sambungnya tidak pernah ada rekomendasi dari kepala dinas agar membayar dan mengikuti pelatihan. Kadis Dikbud mempersilakan kepada pihak guru untuk menyebut langsung kepadanya. Dengan demikian, ia akan langsung memberikan tindakan. “Sampai sekarang ini tidak ada yang lapor ini,” urainya.

Soal KTI plagiat, Kadis Dikbud Lotim ini mengaku memiliki aplikasi yang bisa mengecek langsung keaslian karya. Beberapa karya guru yang sudah dicek ditemukan ada yang mengambil karya orang lain. Untuk itu, pihaknya langsung menolak dan meminta guru bersangkutan memberikan karya aslinya.

Konsekuensi terakhir, sesuai Permendikbud dan Permen PAN adalah dipecat kalau melakukan plagiat. Siapapun yang membantu pembuatan KTI secara plagiat akan kena sanksi hukum. “:Jangankan dibantu pejabat, dibantu bupati saja akan kena itu,” tegasnya. (rus)